Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป Komisi VIII Salurkan Bantuan Paket Sembako di Jateng
    DPR

    Komisi VIII Salurkan Bantuan Paket Sembako di Jateng

    redaksiBy redaksi25 Maret 202412 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengawasan kebencanaan dan penyaluran Bantuan Sosial di Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan ini sekaligus merespon bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Jateng. 

    Dalam kesempatan ini Tim Kunker Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan 1.000 paket sembako bersama BNPB dan bantuan Kemensos RI sebesar Rp3,09 miliar. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI dari berbagai fraksi.


    Hal lain yang juga menjadi perhatian Komisi VIII dalam kunjungan ini adalah sawah yang terdampak banjir di Jawa Tengah. Abdul Wachid meminta pemerintah daerah yang terdampak banjir di Jawa Tengah (Jateng) agar mendata area persawahan yang terdampak banjir. Dia menilai para petani harus mendapat bantuan.


    “Kami minta pendataan area sawah yang terkena banjir karena mereka harus mendapat bantuan dari pemerintah, yaitu Puso seperti yang sudah dilakukan pada banjir tahun 2023 lalu dan sudah cair dan kami harap ini segera pendataan masalah itu,” ujarnya saat audiensi bersama dengan Pemprov Jateng di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (20/3/2024).


    Biasanya, bantuan Puso atau bantuan gagal panen itu akan didata melalui Dinas Pertanian. Nantinya data itu akan dikirimkan kepada BNPB. Dia menyebut ada sedikit masalah dalam bantuan gagal panen kali ini. Bantuan yang sebelumnya bisa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kini harus menggunakan dana asuransi. “Nanti pencairannya lewat BNPB,” tambahnya.


    Padahal, banyak petani yang belum mendaftarkan sawahnya asuransi. Meski begitu, dia menilai seluruh kepala daerah harus aktif dalam mendata warga yang terdampak sambil membicarakan masalah tersebut. “Kalau dulu bisa dilanjutkan seperti itu sekarang harus pakai asuransi namun asuransi ini ada masalah, ada masyarakat yang belum mendaftar. Ini harus pemerintah daerah baik provinsi, bupati, kepala daerah harus segera proaktif untuk pendataan ini kepada masyarakat,” jelasnya.


    Sementara itu, Pemprov Jateng merespons dengan menyatakan mereka akan memberi instruksi kepada dinas pertanian. “Setelah ini, kami juga akan meminta teman-teman dari Dispertan untuk memantau masalah pendataan kaitannya dengan para petani karena dampak tanamannya tersebut,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno.  


    Dalam kesempatan ini, Komisi VIII DPR RI juga memberikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja Komisi VIII DPR RI yang hadir, serta mendukung berbagai upaya baik anggaran maupun kebijakan yang telah dilakukan dalam penanganan kebencanaan dan bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Fikri Faqih Ingatkan Naturalisasi Tak Boleh Hambat Pembinaan Pemain Lokal

    22 Juni 2026

    Lestari Moerdijat: Karimunjawa Warisan Alam yang Harus Dijaga Bersama

    22 Juni 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Sari Yuliati: Kepercayaan Publik Harus Dijaga lewat Reformasi dan Akuntabilitas Polri

    27 Juni 20262

    Fikri Faqih Ingatkan Naturalisasi Tak Boleh Hambat Pembinaan Pemain Lokal

    22 Juni 20260

    Lestari Moerdijat: Karimunjawa Warisan Alam yang Harus Dijaga Bersama

    22 Juni 20260

    bdullah: Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung Harus Dikenakan Pasal Berlapis

    22 Juni 20260

    Jangan Hanya Geledah Kantor, KPK Harus Periksa Seluruh Pejabat Imigrasi Ngurah Rai Bali

    21 Juni 20261
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?