Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk membuat regulasi terkait hilirisasi produk kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph menyayangkan potensi besar sumber daya alam perkebunan sawit di Kalteng ini tidak termanfaatkan dengan baik, karena minimnya hilirisasi sawit. Hal ini dibuktikan dengan hanya adanya tiga perusahaan sawit yang aktif.
“Nah kita, sangat berharap agar ada dorongan dari Pemerintah Pusat untuk membuat regulasi dan dibantu Pemerintah Provinsi untuk menjadikan produk-produk sawit yang cukup banyak kebunnya di Kalteng ini, mereka akan bisa menyiapkan pabrik dan industri agar produk-produk hilirisasi ini menjadi bahan jadi yang juga punya nilai tambah kedepannya,” jelas Willy saat ditemui Parlementaria usai melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (14/7/2023).
Dijelaskan Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, bahwa melalui hilirisasi kelapa sawit ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO). Sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan di Indonesia.
“Bahwa dengan ini kita ingin agar pemerintah dalam hal ini tegas terutama yang mengeluarkan perizinan terutama tentang Hak Guna Usaha (HGU) dan juga perizinan kelapa sawit yang ada saat ini. Karena yang menjadi harapan kami agar para investor juga bisa mentaati aturan-aturan yang ada, seperti analisa dampak lingkungan yang tentu juga sangat berat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya kalau memang terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat,” pungkas Willy.