Longsor nya jalan nasional di KM 171 rupanya ikut memantik kekesalan Wakil Ketua Komite I DPD RI asal Kalimantan Selatan Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim. Pria yg akrab dengan sebutan Habib Banua ini mengatakan bahwa pemerintah pusat sampai saat ini seakan tutup mata dan menerapkan kebijakan imperialis, yang hanya bisa mengeruk kekayaan alam dan hasil bumi di daerah saja, tetapi tidak melakukan pembangunan yg memadai terhadap daerah daerah yang kaya akan hasil bumi.
Menurutnya, ketidakadilan sangat terasa tanpa tahu ujungnya sampai dimana. Pemerintah pusat seperti tidak pernah belajar dengan apa yg terjadi di Papua. Semua itu terjadi karena pemerintah mengeruk hasil bumi Tanah Papua. Kebijakan pemerintah juga dirasa tidak adil di rasakan oleh rakyat Papua. Hasil bumi senilai ribuan triliun, tetapi yang didapat rakyat Papua hanya sebagian kecil.
“Kalimantan Selatan juga demikian, ratusan triliun setiap tahunnya dihasilkan tapi yang diberikan kepada Kalimantan Selatan hanya sebagian kecil saja. Jika pemerintah terus menerapkan kebijakan seperti ini bisa saja apa yg terjadi di Papua akan terjadi di Kalimantan,” ucapnya.
Habib Banua mengingatkan kepada pemerintah pusat agar secepatnya masalah KM 171 ini diselesaikan. Menurutnya, kasus KM 171 adalah bagian kecil dari masalah besar yg terjadi di Kalimantan Selatan. Selain itu, dirinya juga meminta kebijakan pembangunan yang merata harus diterapkan di semua bidang.
“Jangan sampai api ketidakpuasan ini semakin membesar yg akan membakar kita semua. Kita sangat tidak ingin hal itu terjadi,” tukasnya.
Sebagaimana yang kita lihat dari rekam jejak Habib Banua, jebolan Doktor Universitas Haluoleo Kendari ini memang selalu konsisten menyuarakan kepentingan kepentingan Kalimantan Selatan di tingkat pusat.