Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป Andreas Eddy Ingatkan Kekurangan Target Pajak Rp514 Triliun Jangan Bebani Dunia Usaha
    DPR

    Andreas Eddy Ingatkan Kekurangan Target Pajak Rp514 Triliun Jangan Bebani Dunia Usaha

    redaksiBy redaksi17 November 202602 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    gambar-berita-Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam kunjungan kerja BAKN di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Nadya/sai Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam kunjungan kerja BAKN di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (16/11/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

     Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengingatkan pemerintah agar tidak membebani dunia usaha secara berlebihan dalam upaya mengejar kekurangan target penerimaan pajak. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu menjaga keseimbangan antara fungsi penerimaan negara dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Pandangan ini disampaikannya saat memberikan keterangan tentang besarnya kekurangan penerimaan pajak yang harus dikejar pemerintah menjelang akhir tahun anggaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Berdasarkan laporan APBN hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Namun, capaian tersebut baru mencapai 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar Rp514 triliun untuk memenuhi target tersebut.

    Andreas mengingatkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha.

    “Yang pertama kita harus juga melihat bahwa kebijakan fiskal itu terutama pajak itu mempunyai dua sisi. Yang pertama selain dia sebagai fungsi penerimaan negara, tapi juga mempunyai fungsi dalam menumbuhkan ekonomi,” ujar Andreas kepada medpolindo.com.

    Ia memperingatkan, tekanan perpajakan yang terlalu besar terhadap pelaku usaha bisa berisiko menghambat ekspansi bisnis. Tidak hanya itu saja, ungkapnya, hal ini juga berdampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan maupun membuka lapangan kerja.

    Walaupun begitu, ia menyampaikan pemerintah perlu memastikan upaya mengejar kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun juga tidak menambah beban dunia usaha dan masyarakat. Menurut Andreas, penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut.

    Selain mengoptimalkan penerimaan negara, dirinya turut mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan belanja negara. Ia pun sepakat jika efisiensi diperkuat demi menyokong program produktif yang memberikan manfaat bagi perekonomian.

    “Jadi, perlu keseimbangan selain mengejar penerimaan negara secara batas-batas tertentu, tapi juga mengevaluasi kebijakan belanja ini,” imbuhnya. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Fauzan Khalid: Layanan KTP-el Jangan Hanya Mudah di Pusat Kota

    17 November 2026

    Fauzi Amro: Evaluasi MSCI Tak Turunkan Status Pasar Modal Indonesia

    17 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Fauzan Khalid: Layanan KTP-el Jangan Hanya Mudah di Pusat Kota

    17 November 20260

    Fauzi Amro: Evaluasi MSCI Tak Turunkan Status Pasar Modal Indonesia

    17 November 20260

    Tumpang Tindih Kewenangan Industri, Komisi VII Tampung Keluhan Bupati Karawang

    16 November 20260

    Cegah Sadap Sewenang-wenang, Bimantoro Minta Izin Pengadilan Diatur dalam RUU Penyadapan

    16 November 20260

    RUU Penyadapan Harus Atur Mekanisme Pengawasan dan Audit Seluruh Server Perangkat

    16 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?