Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi X Tegaskan Negara Juga Harus Hadir Di Sekolah Swasta
    DPR

    Komisi X Tegaskan Negara Juga Harus Hadir Di Sekolah Swasta

    redaksiBy redaksi15 April 202302 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti sampaikan bahwa kehadiran negara di Perguruan Tinggi Swasta masih sangat kecil sekali. Hal itu sama dengan kehadiran Pemerintah di SD, SMP, SMA, SMK Swasta seolah ini dilihat sebagai kepemilikan oleh pemerintah.

    “Padahal yang harus kita lihat adalah siswanya, siswanya ini mau sekolah negeri mau sekolah swasta itu haknya sama terhadap APBN. Nah ini yang mungkin perlu di kaji kembalilah. Saya enggak tahu karena tren keputusannya itu hanya mengurusi gedung-gedung milik negeri, guru-guru sekolah negeri, kemudian apapun misalnya ada kesempatan untuk banyak acara itu semuanya bandrolnya adalah negeri,” ujar Agustina Wilujeng Pramestuti saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Boyolali, Jumat (14/4/2023).

    “Mereka lupa anak-anak di sekolah swasta itu juga punya hak yang sama dan jumlah swasta lebih banyak ingat loh ya, Undang Undang Dasar 45, negara wajib membiayai terutama yang pendidikan dasar,” ujarnya.

    Agustina Wilujeng Pramestuti menekankan bahwa sebagai Kementerian Pendidikan yang harus dilihat itu adalah siswa dan proses belajar mengajarnya. “Urusannya mahasiswa dengan negara piye itu yang tidak mereka pikirkan sama sekali,” ungkapnya.

    “Kita memiliki kemenangan di anggaran yang kita enggak akan  mau lagi kecolongan, harus ada bantuan untuk perguruan tinggi swasta, harus banyak bantuan untuk SMA, SMK Swasta harus besar pula bantuan untuk SD, SMP Swasta yang lain-lainnya nggak penting yang tidak ada undang-undangnya yang proses coba-coba kita alihkan anggarannya ke pendidikan khusus yang diterima langsung oleh anak-anak,” tegas Agustina. 

    APBN DPR RI Pendidikan
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 2026

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 20260

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 20260

    Soedeson Tandra Minta APH Bedah Kejanggalan Bukti Medis Kasus Kematian di Lombok

    26 Februari 20260

    Pemulihan Pascabencana Banjir Sumut Harus Didukung Data Valid

    25 Februari 20260

    Edy Wuryanto Dorong THR Diberikan H-14 untuk Dongkrak Ekonomi

    25 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?