Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Dukung Pemberantasan Mafia TPPO, Netty Minta Pemerintah Serius Tuntaskan Kasus Trafficking
    DPR

    Dukung Pemberantasan Mafia TPPO, Netty Minta Pemerintah Serius Tuntaskan Kasus Trafficking

    redaksiBy redaksi10 April 202311 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar serius memberantas sindikat mafia TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Menurutnya, pemerintah memiliki semua instrumen untuk membongkar sindikat tersebut, mulai dari UU Nomor 21 Tahun 2007 hingga unsur aparat seperti Polri dan BIN.

    “Keberadaan mafia TPPO telah menimbulkan korban yang tidak sedikit. Pemerintah harus serius memberantasnya, jangan sekadar basa-basi. Awali dengan membersihkan oknum pejabat yang terlibat membekingi TPPO,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (9/4/2023).

    “Pemerintah seharusnya bisa tahu soal oknum pejabat yang terlibat. Agak aneh kalau sampai tidak mampu mendeteksi keberadaan sindikat tersebut,” sambung Politisi dari Fraksi PKS ini.

    Selain itu, Netty juga mempertanyakan realisasi program sosialisasi cegah trafficking yang dibuat Lembaga atau kementerian terkait.

    “Apakah selama ini edukasi dan sosialisasi tentang bahaya TPPO sudah dilakukan secara masif dan merata? Faktanya di lapangan masih banyak anak-anak bangsa yang tertipu dengan modus TPPO,” kata Netty.

    Terakhir, Netty mendukung Menkopolhukam untuk memberantas TPPO di berbagai wilayah Indonesia.

    “Pemberantasan sindikat mafia TPPO ini harus dimulai dengan meringkus oknum pejabat yang terlibat. Proses dan berikan hukuman yang tegas agar menjadi contoh bagi yang lainnya. Sudah saatnya hukum di Indonesia ditegakkan dengan benar, bukan dipermainkan,” tandasnya. 

    Anggota Komisi IX DPR RI DPR RI TPPO Trafficking
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Tiap Tahun Bahas Anggaran, Pusat Diberikan Porsi Besar: Harusnya Daerah Lebih Berdaya!

    31 Juli 2026

    Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

    31 Juli 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Tiap Tahun Bahas Anggaran, Pusat Diberikan Porsi Besar: Harusnya Daerah Lebih Berdaya!

    31 Juli 20260

    Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

    31 Juli 20260

    Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

    30 Juli 20260

    Banyak Spekulasi Liar Berkembang, Usut Tuntas Kematian Karumga Eks Jampidsus!

    30 Juli 20260

    Lestari Moerdijat: TPPO Pengkhianatan terhadap Konstitusi dan Kemanusiaan

    30 Juli 20261
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?