Pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta mengakhiri persoalan konstitusional yang menjadi perhatian publik. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo menilai, proses pengawasan dan tindak lanjut terhadap persoalan tersebut tetap perlu dikawal sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, yakni Forum Tanah Air (FTA), Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Dewan Pengurus Pusat Aliansi Penjaga & Pecinta Bangsa (APP-BANGSA), serta Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut membahas tindak lanjut pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Pembahasan berlangsung di tengah dinamika politik menyusul kabar kedatangan Gibran ke kompleks parlemen untuk menyampaikan surat pengunduran diri.
Anggota BAM DPR RI Harris Turino menegaskan, pengajuan surat pengunduran diri sekalipun tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk mengawal proses konstitusional yang masih menjadi perhatian. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan prinsip konstitusi dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Karena mengajukan surat pengunduran diri secara resmi saja, kalau memang benar itu, ini belum selesai. Masih ada proses konstitusional yang harus kita kawal sampai tuntas. Konstitusi tidak boleh ditekak-tekuk untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan satu keluarga,” ujar Harris.
Senada dengan Harris, Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai polemik pencalonan hingga perjalanan Gibran sebagai Wakil Presiden menjadi catatan penting bagi kehidupan ketatanegaraan. Ia menekankan bahwa kesempatan bagi generasi muda untuk berkiprah dalam pemerintahan harus tetap berjalan melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Menurut Yanuar, persoalan administratif yang berujung pada putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran agar proses politik dan ketatanegaraan ke depan berjalan sesuai aturan.
“Kasus wapres kita ini kan, mulai dari pencalonannya sampai menjabat dua tahun, itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya polemik. Nah, ini menjadi catatan penting buat generasi kita ke depan. Boleh anak muda berkarya, beri kesempatan untuk membangun bangsa ini, tapi dengan track yang benar, melalui jalur yang benar,” pungkas Yanuar.