Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan langkah yang tepat. Mundurnya Gibran ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah.
“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sarifuddin Sudding dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Seperti diketahui, Gibran memutuskan mengundurkan diri menyusul polemik dokumen pendidikannya yang menjadi syarat dalam pencalonan di Pilpres. Setelah menyampaikan mundur kepada Presiden Prabowo, Gibran hari ini memberikan langsung surat pengunduran dirinya ke MPR RI.
Gibran datang ke kompleks parlemen untuk memberikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR hanya 2 jam sebelum dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran yang dianggap sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres.
Usulan soal HMP sendiri telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan dari delapan atau seluruh fraksi yang ada di DPR dan akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk diputuskan. Namun karena Gibran sudah mengundurkan diri, usulan soal HMP dibatalkan sehingga Rapat Paripurna DPR pun dibatalkan digelar.
“Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” papar Sudding yang juga merupakan Ketua Fraksi PAN MPR ini.
Adapun Sudding menjadi salah satu Anggota DPR yang memulai dorongan soal usul HMP pemakzulan Gibran. Ia juga menjadi satu-satunya anggota Fraksi PAN yang memberikan tanda tangan dalam usulan HMP.
Menurut Sudding, usulan HMP atau proses pergantian Wapres di MPR merupakan hal mendesak mengingat Gibran sudah tidak lagi memiliki legitimasi hukum dengan adanya putusan MA, yang juga didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.
“Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita,” ungkap Sudding.
Ditambahkan Sudding, keputusan Gibran mengundurkan diri juga dapat menjaga stabilitas politik. “Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR,” jelasnya.
“Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban,” imbuh Sudding.
Sudding juga menyoroti bagaimana kesolidan anggota DPR dalam menyikapi permasalahan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. “Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik,” ucapnya.
“Saya juga melihat, kawan-kawan di DPR menjalankan fungsi pengawasan dewan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Semua dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan konstitusi,” sambung Sudding.
Sudding mengingatkan, jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata diperoleh melalui dukungan politik dan hasil pemilihan umum. Lebih dari itu, proses pencalonan dan pengisian jabatan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ujarnya.
Dengan pengunduran diri Gibran, MPR RI nantinya akan menggelar Sidang Paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti yang harus diselenggarakan maksimal 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi. Dalam proses pemilihan pengganti Gibran, Presiden akan mengajukan dua nama calon Wapres pengganti beserta syaratnya selambat-lambatnya 14 hari sebelum paripurna.
Setelahnya, MPR membentuk tim verifikasi (maksimal 5 persen anggota MPR) yang bekerja selama 7 hari untuk memeriksa dokumen kandidat. Calon Wapres pengganti yang lolos verifikasi lalu akan menyampaikan pernyataan kesiapan, kemudian dipilih melalui pemungutan suara terbanyak dalam Sidang Paripurna MPR untuk meneruskan sisa masa jabatan.
Sudding berpandangan pengunduran diri Gibran berkaitan juga dengan legitimasi moral dalam penyelenggaraan jabatan publik. “Pejabat Negara harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih ketika menghadapi persoalan hukum yang menyangkut persyaratan dan legitimasi jabatannya,” urai Sudding.
“Dan perlu diingat, stabilitas Negara harus dibangun di atas kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan penghormatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya.
Sudding menilai, pergantian Wapres akan menjadi jawaban atas polemik yang muncul dalam kasus Gibran. “Bahwa keresahan masyarakat yang belakangan muncul mengenai isu kelayakan persyaratan Wakil Presiden diharapkan dapat segera berakhir,” tutup Sudding.