Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai, regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan.
Menurut TB Hasanuddin, aturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” lanjutnya.
TB Hasanuddin pun menjelaskan, urgensi pembentukan UU khusus Penyadapan memiliki landasan hukum, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan diatur melalui undang-undang khusus.
“Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya,” jelas TB Hasanuddin.
Lebih lanjut, anggota Komisi DPR yang membidangi urusan pertahanan serta komunikasi dan informatika itu menilai kewenangan penyadapan yang dimiliki Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung harus disertai pembatasan serta pengawasan yang jelas. TB Hasanuddin juga memandang UU khusus penyadapan menjadi semakin penting menyusul kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin juga menyoroti peredaran perangkat penyadapan yang kini semakin mudah diakses dan diperjualbelikan. Menurutnya, kepemilikan serta penggunaan perangkat tersebut perlu dibatasi hanya bagi lembaga yang memiliki kewenangan dan kepentingan penegakan hukum.
“Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya,” ujar TB Hasanuddin.
Selain soal pembatasan kepemilikan perangkat, TB Hasanuddin mendorong penguatan pengawasan untuk memastikan penyadapan tidak melanggar hak privasi dan hak konstitusional masyarakat, termasuk melalui parlemen.
“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tutup TB Hasanuddin.