Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan Pemerintah atas kesepakatan untuk memperjuangkan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk memperoleh kesempatan yang sama mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra saat wawancara dengan Politikparlemen.co usai menerima aspirasi Ketua Umum APTI (Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia Anton Suroso Hartanto dan perwakilan PPPK Paruh Waktu-Non-ASN Guru di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari perjuangan DPR RI dalam mengawal aspirasi para tenaga PPPK baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu. Bahtra mengapresiasi komitmen Pimpinan DPR RI bersama pemerintah yang telah menyepakati langkah tersebut.
Lebih lanjut, Bahtra menyebut salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah pembebanan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, hal itu menjadi bagian dari upaya Komisi II DPR RI untuk memberikan kepastian terhadap kesejahteraan para tenaga PPPK.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya.
Terkait tindak lanjut kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah tersebut, Bahtra mengatakan DPR RI kini tinggal selangkah lagi menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pengaturan lebih lanjut.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkas Bahtra.