Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Sawah di Kabupaten Bandung Terus Menyusut, Perlu Persentase Jelas Alih Fungsi Lahan
    DPR

    Sawah di Kabupaten Bandung Terus Menyusut, Perlu Persentase Jelas Alih Fungsi Lahan

    redaksiBy redaksi28 September 202622 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Dadang M Naser saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Bupati Bandung, Rabu (23/09/26)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi II DPR RI Dadang M. Naser mengingatkan bahwa penyusutan lahan sawah di Kabupaten Bandung terus terjadi, meski produksi padi di daerah tersebut masih mengalami surplus.

    Dadang menjelaskan arah kebijakan sawah abadi di Kabupaten Bandung seharusnya ditekankan pada intensifikasi, bukan perluasan lahan, mengingat ketersediaan lahan yang semakin terbatas akibat tekanan penduduk dari Kota Bandung dan Cimahi yang terus melebar ke wilayah kabupaten untuk permukiman, bisnis, dan industri.

    “Kegiatan sawah abadi di Kabupaten Bandung titik tekannya (untuk) intensifikasi, bukan perluasan. Kalaupun food estate di luar Jawa itu bisa dibikin karena masih luas, kalau di kita malah mengurangi banyak. Saya lihat dari tahun ke tahun itu (lahan sawah) ada kekurangan. Itu memang harus dicegah, harus disetop,” ujar Dadang saat diwawancarai medpolindo.com usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI membahas persoalan pertanahan dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

    Ia menyebut pengurangan lahan sawah tersebut turut dipicu oleh tekanan ekonomi yang dihadapi petani, di mana kelayakan bisnis pertanian dinilai kalah bersaing dengan nilai investasi lahan yang terus meningkat. Menurutnya, meski pemerintah telah menetapkan harga gabah yang relatif menguntungkan petani, hal itu belum sepenuhnya berlaku merata untuk kondisi di Kabupaten Bandung.

    “Namun (petani) Bandung itu nggak bisa ngejual (gabah) Rp6.500 per kilo. Beras Bandung sudah mahal karena kualitas. Namun ada berbagai faktor sehingga sawahnya (dijual), karena sehari-hari (mengelola) sawah dihitung harga lebih mahal, ya dijual saja,” katanya.

    Dadang menegaskan perlunya kebijakan tata ruang yang mengatur secara jelas batas dan persentase alih fungsi lahan yang diperbolehkan, disertai insentif bagi daerah yang konsisten mempertahankan sawah abadi dan produktivitas pangannya. Ia menyebut Kabupaten Bandung sejauh ini masih mencatatkan surplus produksi padi meski luas lahan sawahnya terus berkurang dari tahun ke tahun.

    Ia memastikan seluruh masukan mengenai kondisi lahan dan ekonomi petani di Kabupaten Bandung telah disampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk dibawa ke ranah pembahasan kebijakan di tingkat pusat, agar aturan LSD dan LP2B dapat dirumuskan secara lebih adil dan sesuai dengan kondisi faktual daerah padat penduduk seperti Kabupaten Bandung.

    Diketahui, dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2026 Pasal 19 ayat a disebutkan bahwa menetapkan bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah jika Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang akan menjadi bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang lebih dari 87 persen  dari total luasan lahan baku sawah di wilayahnya. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    AM Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Belum Selesaikan Proses Konstitusional

    13 November 2026

    Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

    13 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    AM Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Belum Selesaikan Proses Konstitusional

    13 November 20260

    Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

    13 November 20260

    Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak

    13 November 20260

    Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum

    12 November 20261

    Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi

    12 November 20262
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?