Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Monev Keterbukaan Informasi Publik Harus Dimaknai sebagai Amanat Konstitusional
    DPR

    Monev Keterbukaan Informasi Publik Harus Dimaknai sebagai Amanat Konstitusional

    redaksiBy redaksi18 September 202622 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menekankan pentingnya pengelolaan data publik yang jujur dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan amanat undang-undang yang harus diwujudkan secara nyata.

    “Keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar rutinitas administratif maupun pemenuhan formalitas semata, melainkan adalah sebuah amanat konstitusional yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008,” ujar Dave saat membuka kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penganugerahan PPID Award Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

    Dave menambahkan bahwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) hendaknya dimaknai sebagai cermin jujur atas kinerja bersama untuk memetakan tantangan serta merumuskan strategi perbaikan ke depan. Menurutnya, evaluasi berkala dapat menyalakan iklim kompetisi yang sehat demi terciptanya budaya kerja unggul (culture of excellence) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

    “Melalui evaluasi yang terukur, dapat mengidentifikasi kendala di lapangan, memetakan kebutuhan perbaikan, sekaligus merumuskan segala strategi pembinaan keberlanjutan. Dan lebih dari itu, monev ini adalah kegiatan strategis untuk terus menyalakan culture of excellence,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Di akhir arahannya, Dave berharap penganugerahan penghargaan PPID ini menjadi pemantik semangat perubahan agar seluruh unit kerja siap menjawab tantangan keterbukaan di era digitalisasi. Ia berpesan agar jaringan PPID di Setjen DPR RI tidak hanya berperan sebagai penyaji data, melainkan juga menjadi benteng akuntabilitas parlemen sekaligus percontohan bagi lembaga negara lainnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    AM Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Belum Selesaikan Proses Konstitusional

    13 November 2026

    Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

    13 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    AM Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Belum Selesaikan Proses Konstitusional

    13 November 20260

    Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

    13 November 20260

    Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak

    13 November 20260

    Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum

    12 November 20261

    Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi

    12 November 20262
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?