Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » RUU Daerah Kepulauan Hadirkan Pembangunan yang Lebih Berkeadilan 
    DPR

    RUU Daerah Kepulauan Hadirkan Pembangunan yang Lebih Berkeadilan 

    redaksiBy redaksi17 September 202612 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani saat RDPU Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan dengan akademisi di Ruang Rapat BAKN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

     Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani menilai RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi wilayah kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus memastikan karakteristik kepulauan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional.

    Politisi dari Fraksi PKB itu mengatakan perspektif dari para pakar yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) turut memperkaya pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, berbagai masukan diperlukan agar regulasi yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah kepulauan.

    “Mudah-mudahan dengan tambahan perspektif dari para pakar akan memperkaya pandangan kita soal bagaimana Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan ini bermanfaat dan mengurangi kesenjangan pembangunan,” kata Jaelani kepada medpolindo.comusai RDPU Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan dengan akademisi di Ruang Rapat BAKN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

    Ia menyebut pengurangan kesenjangan tersebut perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga teknologi kelautan. Tata kelola sumber daya alam di daerah kepulauan juga perlu mendapat perhatian agar pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Baik itu infrastruktur, teknologi kelautan, termasuk soal tata kelola sumber daya alam yang ada di daerah-daerah kepulauan secara khusus,” ujar Politisi Fraksi PKB itu

    Jaelani menilai lahirnya RUU tersebut nantinya juga dapat menjadi momentum untuk mengubah pendekatan pembangunan nasional. Selama ini, menurutnya, pembangunan masih perlu diperluas agar tidak hanya berorientasi pada wilayah daratan.

    “Kalau undang-undang ini insya Allah dilahir, diundangkan itu akan memberi angin segar, terutama kita berharap paradigma pembangunan kita tidak hanya berbasis daratan tetapi berbasis kepulauan,” kata Jaelani.

    Ia berharap RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi landasan yang memastikan pembangunan di wilayah kepulauan tidak tertinggal dibandingkan wilayah lainnya. Menurutnya, pengaturan yang secara khusus memperhatikan karakter geografis kepulauan penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

    “Yang paling prinsip adalah kalau undang-undang ini insya Allahdiundangkan itu akan memberi angin segar,” tuturnya. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    AM Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Belum Selesaikan Proses Konstitusional

    13 November 2026

    Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

    13 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    AM Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Belum Selesaikan Proses Konstitusional

    13 November 20260

    Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

    13 November 20260

    Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak

    13 November 20260

    Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum

    12 November 20261

    Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi

    12 November 20262
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?