Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Baleg Bentuk Panja Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria, Fokus DIM dari Pemerintah
    DPR

    Baleg Bentuk Panja Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria, Fokus DIM dari Pemerintah

    redaksiBy redaksi17 September 202623 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan didampingi Pimpinan Baleg DPR menerima dokumen dari pemerintah, usai resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria di Gedung DPR, Rabu (16/9)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

     Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Pembentukan Panja RUU tersebut menjadi langkah awal Baleg memasuki pembahasan substansi RUU tersebut bersama pemerintah pada tingkat I.

    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembentukan Panja menjadi salah satu agenda yang disepakati setelah Baleg menyetujui jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tersebut. “Untuk pembahasan dan pengesahan ini akan kita selesaikan hari ini dan pembentukan Panja juga demikian, ketiga-tiganya ini,” ujar Bob saat rapat di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

    Dalam rapat tersebut, Baleg menetapkan Ahmad Iman Sukri sebagai Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria. “Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria adalah Bapak Haji Iman Sukri,” kata Bob.

    RUU Pengaturan Reforma Agraria merupakan rancangan regulasi yang diarahkan untuk memperkuat penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan. Pembahasannya juga berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik agraria serta pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah.

    Bob menjelaskan, pembahasan tingkat I akan dilakukan berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah dan fraksi-fraksi. DIM menjadi instrumen utama dalam pembahasan sehingga setiap substansi yang akan dibahas harus memiliki dasar dalam daftar tersebut.

    “Dalam melakukan pembahasan harus disertai DIM. Kalau DIM-nya enggak ada, pembahasannya ditunda,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

    Sesuai mekanisme yang disepakati, DIM dengan status tetap dapat langsung disetujui dalam rapat kerja. Sementara DIM lainnya akan dibahas melalui Panja, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian terhadap DIM lain apabila terdapat keputusan yang berkaitan dengan substansi pembahasan.

    Bob menambahkan, pembentukan Panja diharapkan membuat pembahasan RUU Reforma Agraria lebih terarah dan mendalam. Baleg juga telah menyusun tahapan pembahasan DIM hingga penyelesaian tingkat I sebelum dilanjutkan ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna.

    Dalam rapat tersebut, pemerintah hadir dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait. Bob menilai kehadiran pemerintah yang lengkap penting untuk memastikan pembahasan RUU Reforma Agraria dapat dilakukan secara komprehensif dan menghasilkan rumusan yang dapat menjawab persoalan agraria.

    “Ini hal yang sangat luar biasa, hal yang berbeda dari pemerintah, begitu lengkap Pak Wamen (ATR/BPN),” ujar Bob.

    Menurut Bob, kelengkapan unsur pemerintah dalam pembahasan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan setiap aspek yang berkaitan dengan reforma agraria dapat dibahas secara terintegrasi. “Kita berharap dengan kelengkapan ini, pembahasan kita bisa lebih hati-hati dan menghasilkan sistem yang terintegrasi serta berkualitas,” ujarnya.

    Dengan terbentuknya Panja dan disepakatinya mekanisme pembahasan, Baleg selanjutnya akan memfokuskan pembahasan pada DIM bersama pemerintah. Tahapan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang lebih komprehensif serta memberikan landasan hukum yang jelas dalam penataan dan penyelesaian berbagai persoalan agraria.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    AM Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Belum Selesaikan Proses Konstitusional

    13 November 2026

    Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

    13 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    AM Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Belum Selesaikan Proses Konstitusional

    13 November 20260

    Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal

    13 November 20260

    Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak

    13 November 20260

    Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum

    12 November 20261

    Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi

    12 November 20262
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?