Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum
    DPR

    Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum

    redaksiBy redaksi15 September 202622 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal saat mengikuti RDPU Panja RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dengan pakar, akademisi, dan LSM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Ketahanan siber nasional dinilai perlu dibangun sejak tingkat individu dengan memperkuat literasi dan keterampilan digital masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar edukasi keamanan dan ketahanan siber dapat masuk dalam kurikulum pendidikan.

    Menurut politisi dari Fraksi PKB itu, penguatan keamanan siber tidak cukup hanya mengandalkan perangkat keras dan perangkat lunak. Faktor manusia justru menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kemampuan menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari ancaman siber.

    “Jadi selain perangkat lunak, perangkat kerasnya itu adalah perangkat hatinya kita, dalam konteks itu adalah manusianya. Bagaimana membangun resiliensi yang berbasis manusianya,” ujar Syamsu saat mengikuti RDPU Panja RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dengan pakar, akademisi, dan LSM di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

    Ia menilai seluruh warga negara perlu memiliki ketahanan siber yang berbasis pada kemampuan personal. Hal itu tidak cukup diwujudkan melalui pengetahuan atau literasi digital semata, tetapi juga harus disertai keterampilan dan kelancaran dalam menggunakan teknologi digital.

    Syamsu menekankan, penguatan kemampuan tersebut membutuhkan keberpihakan negara. Karena itu, ia mendorong agar RUU KKS dapat memberikan mandat kepada kementerian dan lembaga terkait untuk membangun ketahanan siber masyarakat secara terintegrasi.

    “Bagaimana memberikan mandatori tugas kepada kementerian tertentu, bukan hanya Komdigi, tetapi mungkin kementerian yang lain. Ya, ambil contoh misalnya, ini harus diajarkan berbasis kurikulum,” katanya.

    Menurutnya, RUU KKS nantinya dapat menjadi payung bagi lahirnya regulasi turunan yang mengatur kewajiban kementerian dan lembaga, termasuk pembagian tanggung jawab teknis dalam membangun ketahanan siber masyarakat.

    “Sehingga di undang-undang ini bisa menjadi payung bagi terbitnya regulasi lain yang mewajibkan bahwa rancangan undang-undang ini menjadi kewajiban bagi seluruh kementerian dan lembaga, kewajiban bagi warga negara Indonesia, tetapi ada pertanggungjawaban teknisnya kementerian mana yang kira-kira bertugas,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

    Syamsu berharap pendekatan tersebut dapat membuat ketahanan siber tidak berhenti pada pembangunan teknologi, tetapi juga membentuk masyarakat yang memiliki kecakapan untuk menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi berbagai ancaman di ruang digital.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Fauzan Khalid: Layanan KTP-el Jangan Hanya Mudah di Pusat Kota

    17 November 2026

    Andreas Eddy Ingatkan Kekurangan Target Pajak Rp514 Triliun Jangan Bebani Dunia Usaha

    17 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Fauzan Khalid: Layanan KTP-el Jangan Hanya Mudah di Pusat Kota

    17 November 20260

    Andreas Eddy Ingatkan Kekurangan Target Pajak Rp514 Triliun Jangan Bebani Dunia Usaha

    17 November 20260

    Fauzi Amro: Evaluasi MSCI Tak Turunkan Status Pasar Modal Indonesia

    17 November 20260

    Tumpang Tindih Kewenangan Industri, Komisi VII Tampung Keluhan Bupati Karawang

    16 November 20260

    Cegah Sadap Sewenang-wenang, Bimantoro Minta Izin Pengadilan Diatur dalam RUU Penyadapan

    16 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?