Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI menyampaikan apresiasi atas langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Utamanya atas kesepakatan penambahan alokasi dana sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera Pemerintah. Pertemuan itu menitikberatkan pada sinkronisasi langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, langkah yang disepakati ini dapat mempercepat pembangunan hunian sementara sehingga pemenuhan kebutuhan dasar warga sebelum momen Idulfitri 2026.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI mengapresiasi kinerja satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatra pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatera,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat di Gedung Nusantara V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Sufmi Dasco juga menilai koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting agar penanganan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi pusat dan daerah disebut harus terus diperkuat agar distribusi bantuan tidak terhambat.
Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya kepastian pemenuhan kebutuhan warga terdampak, baik yang masih tinggal di pengungsian maupun yang telah menempati hunian sementara. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas sosial menjelang periode hari besar keagamaan.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasc bencana alam Sumatera pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdapat, baik yang masih di pengungsian maupun di hunian sementara dan hunian tetap dapat terpenuhi,” tegasnya.
Terakhir, Dasco juga memandang percepatan pembangunan hunian sementara dan tetap tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemulihan psikologis masyarakat korban bencana.
“Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan agar target waktu dapat tercapai,” pungkasnya.