Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa salah satu fokus utama Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, adalah mengevaluasi progres penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tersebut.
“Penyusunan RDTR menjadi kunci penting dalam memastikan arah pembangunan Natuna yang berada di garis depan perbatasan negara dapat berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini usai pertemuan dengan Bupati Natuna dan Forkompinda di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (26/11/2025).
Selain itu, Azis juga menyoroti persoalan lahan transmigrasi yang hingga kini belum tersertifikasi. Menurutnya, penyelesaian sertifikasi tersebut harus dipercepat agar masyarakat memperoleh kepastian hukum serta legalitas atas lahan yang mereka tempati.
“Kita akan mendorong Kementerian Kehutanan melalui komisi terkait agar memproses surat dari Kementerian Transmigrasi dan pemerintah daerah terkait permohonan pelepasan kawasan hutan produksi—bukan hutan lindung—yang menjadi lokasi permukiman transmigrasi,” tegas Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI ini.
Sementara itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI. Ia berharap kunjungan kerja tersebut mampu menghasilkan solusi cepat dan tepat bagi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Natuna sebagai wilayah perbatasan.
“Dengan adanya kunjungan ini, kami berharap berbagai permasalahan di perbatasan, terutama yang menyangkut tata ruang, lahan, dan pengembangan kawasan strategis, dapat teratasi demi kemajuan masyarakat,” ujar Cen.
Dalam rapat koordinasi yang digelar, turut dibahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan pertanahan di wilayah perbatasan. Pembahasan meliputi penataan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, percepatan sertifikasi aset pemerintah, optimalisasi penggunaan ruang, hingga penguatan koordinasi lintas instansi dalam mendukung pembangunan wilayah strategis nasional.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkokoh kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga terkait untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, modern, dan berkelanjutan di Kabupaten Natuna.
Kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI ini turut disebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi pusat-daerah dalam membangun Natuna sebagai beranda depan Indonesia, baik dari sisi pertahanan maupun pengembangan ekonomi nasional.