Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen Komisi XII dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola energi dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat kunjungan spesifik Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke PT Tenaga Listrik Bengkulu.
Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan, termasuk persoalan baku mutu udara, tingkat kebisingan, serta penurunan pendapatan nelayan akibat berkurangnya biota laut di sekitar area operasional PLTU.
Dalam kesempatan tersebut, Putri mengapresiasi capaian perusahaan yang berhasil meraih Proper Biru untuk periode 2024–2025. Namun, ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus diperbaiki.
“Penghargaan Proper Biru tentu menunjukkan adanya pemenuhan kewajiban dasar dalam pengelolaan lingkungan. Tetapi ini belum cukup. Masih ada beberapa aspek yang harus diperkuat, terutama pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar,” ujar Putri saat ditemui di PT Tenaga Listrik Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Rabu (26/11/2025).
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas dan pemanfaatan program CSR agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. “CSR itu bukan hanya soal bantuan sesaat. Yang terpenting adalah pemberdayaan masyarakat agar kemampuannya meningkat dan pendapatannya bertambah. Jangan sampai investasi besar seperti ini tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi warga di sekitarnya,” tegasnya.
Putri turut meminta perusahaan meningkatkan transparansi dalam publikasi data lingkungan. Mengingat adanya perbedaan antara informasi yang dipresentasikan perusahaan dan data yang beredar di media massa. “Perusahaan harus lebih transparan dalam menyampaikan laporan lingkungan agar tidak ada mispersepsi. Publik berhak mendapatkan informasi yang benar, konsisten, dan terbuka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Komisi XII mencatat beberapa rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti. Penguatan sistem monitoring kualitas air dan udara secara transparan dan berbasis data real-time dinilai sangat penting. Perbaikan tata kelola Fly Ash dan Bottom Ash (FABA), terutama dalam aspek penyimpanan dan pengendalian potensi pencemaran, juga harus ditingkatkan agar aman bagi masyarakat.
Kemudian, Putri memastikan seluruh temuan tersebut akan dibawa ke pembahasan Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI. “Kami akan mengawal seluruh temuan ini dalam pembahasan panja. Komisi XII ingin memastikan ada langkah perbaikan yang terukur dan pengawasan yang lebih kuat demi operasional yang lebih aman, bersih, dan bertanggung jawab,” tutupnya.