Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Pembangunan Pelabuhan Kunci Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Papua
    DPR

    Pembangunan Pelabuhan Kunci Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Papua

    redaksiBy redaksi2 November 202511 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV saat melakukan diskusi serap aspirasi di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2015)./Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komisi IV DPR RI menilai pembangunan pelabuhan perikanan di Papua merupakan langkah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dan memperkuat industri kelautan nasional.

    Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menjelaskan bahwa hingga kini Papua belum memiliki Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) maupun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang representatif.

    “Papua belum punya pelabuhan perikanan. Akibatnya kapal pengawas dan kapal penangkapan ikan tidak bisa tambat labuh, dan hasil tangkapan tidak bisa didaratkan di sini,” ujarnya kepada medpolindo.com, usai pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2015).

    Menurutnya, ketiadaan pelabuhan memicu aktivitas transhipment atau pemindahan hasil tangkapan di tengah laut yang mengurangi potensi ekonomi lokal.| “Kalau ada pelabuhan, ekonomi pesisir akan tumbuh. Ada nelayan, ada pedagang ikan, ada pendapatan asli daerah,” jelasnya.

    Komisi IV DPR RI mendorong agar pemerintah pusat dan daerah segera membangun pelabuhan perikanan di Papua untuk mendukung pengawasan laut dan menumbuhkan ekonomi masyarakat pesisir.

    “Pelabuhan adalah pintu ekonomi maritim. Kalau pelabuhan dibangun, Papua bisa menjadi sentra kelautan dan perikanan Indonesia Timur,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 2026

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 20260

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 20260

    Soedeson Tandra Minta APH Bedah Kejanggalan Bukti Medis Kasus Kematian di Lombok

    26 Februari 20260

    Pemulihan Pascabencana Banjir Sumut Harus Didukung Data Valid

    25 Februari 20260

    Edy Wuryanto Dorong THR Diberikan H-14 untuk Dongkrak Ekonomi

    25 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?