Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป Komisi IX Soroti Persoalan Kesiapan Cek Kesehatan Gratis di Berbagai Daerah
    DPR

    Komisi IX Soroti Persoalan Kesiapan Cek Kesehatan Gratis di Berbagai Daerah

    redaksiBy redaksi4 Maret 202522 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti berbagai kendala dalam persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Kota Palu.

    Ia mengungkapkan bahwa Puskesmas Kota Palu yang berada di wilayah perkotaan masih menghadapi berbagai persoalan terkait kesiapannya. Bahkan, meskipun Kementerian Kesehatan telah mengadakan pertemuan daring (zoom series) untuk sosialisasi program ini, tidak semua pihak di daerah mendapatkan informasi yang cukup.

    “Ternyata ketika mendengar dari Ibu/Bapak hari ini tentang bagaimana kesiapan-kesiapan PKG ini, kendala tersebut bukan hanya terjadi di beberapa titik saja, tapi sudah menjadi kendala nasional,” ujar Nihayatul dalam RDP Komisi IX dengan ADINKES, ARSADA, APKESMI, IDI dan IAKMI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Selain itu, ia juga menyoroti permasalahan data yang belum tersinkronisasi dengan Dukcapil serta ketimpangan kesiapan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Ia mencontohkan bahwa kondisi SDM di wilayah pegunungan Papua, seperti Nabire dan Boven Digoel, berbeda dengan Puskesmas yang berada di daerah lain, seperti Bogor atau Palangkaraya.

    Meski menghadapi berbagai tantangan, Politisi Fraksi PKB itu meyakini PKG ini merupakan program yang sangat baik dan dinantikan oleh masyarakat. Menurutnya, tingkat kepercayaan publik terhadap program ini cukup tinggi, bahkan dalam survei terbaru, disebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini.

    “Harapan masyarakat terhadap PKG ini cukup tinggi, bahkan sekitar 40 persen dari pemeriksaan kesehatan gratis menjadi faktor utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika program ini tidak siap, maka kekecewaan masyarakat juga akan tinggi,” tegasnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo

    5 Maret 2026

    Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia

    5 Maret 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo

    5 Maret 20260

    Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia

    5 Maret 20260

    Komitmen Komisi III Perkuat Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Perlindungan Masyarakat

    5 Maret 20260

    Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR Pastikan Perlindungan Pengguna Telekomunikasi

    4 Maret 20260

    Amelia Anggraini: Harus Antisipasi Dampak Geopolitik Penutupan Selat Hormuz

    4 Maret 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?