Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Tambang Emas Ilegal Bikin Banjir dan Longsor, Pemerintah Harus Lindungi Lingkungan dari Kerusakan
    DPR

    Tambang Emas Ilegal Bikin Banjir dan Longsor, Pemerintah Harus Lindungi Lingkungan dari Kerusakan

    redaksiBy redaksi7 Desember 202422 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi lingkungan, menyusul meluasnya bencana longsor dan banjir bandang yang melanda Sukabumi. Cucun menilai, kerusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal menjadi salah satu penyebab utama bencana yang menewaskan sejumlah warga dan menghancurkan infrastruktur.

    “Tambang ilegal ini sudah merusak lingkungan secara masif. Ini pelajaran besar bagi kita semua bahwa reformasi pengelolaan lingkungan harus dilakukan sekarang juga,” tegas Cucun kepada medpolindo.com, di sela-sela meninjau lokasi bencana longsor dan banjir di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/12/2024).

    Cucun menambahkan, langkah ini tidak hanya penting untuk melindungi masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

    Saat mengunjungi tempat pengungsian di Desa Mekarsari, Cucun menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas trauma healing untuk warga terdampak. Ia mengapresiasi kerja cepat BNPB dan Kementerian Sosial yang sudah hadir memberikan bantuan tanggap darurat. Namun, ia meminta layanan pemulihan psikologis untuk anak-anak dan keluarga korban lebih ditingkatkan.

    Dalam rapat koordinasi dengan BNPB, BMKG, dan pejabat daerah, Cucun membahas langkah-langkah mitigasi, termasuk penyiapan jalur darurat oleh TNI untuk memudahkan akses logistik. Ia juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) yang dipegang Kementerian Keuangan untuk mempercepat proses tanggap bencana.

    “DPR akan terus memantau dan membantu menjembatani koordinasi antar-kementerian untuk memastikan semua kebutuhan pasca-bencana terpenuhi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

    Cucun pun menutup kunjungannya dengan menyerukan penguatan tata ruang berbasis geospasial sebagai kunci pembangunan yang aman dari risiko bencana. 

    BMKG BNPB DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo

    5 Maret 2026

    Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia

    5 Maret 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    PT TASPEN, THR Pensiun 2026 Pecah Rekor

    6 Maret 20260

    Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo

    5 Maret 20260

    Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia

    5 Maret 20260

    Komitmen Komisi III Perkuat Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Perlindungan Masyarakat

    5 Maret 20260

    Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR Pastikan Perlindungan Pengguna Telekomunikasi

    4 Maret 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?