Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Soroti Koordinasi Kendali Kereta, Waka Komisi V Minta Evaluasi Sistem Keselamatan
    DPR

    Soroti Koordinasi Kendali Kereta, Waka Komisi V Minta Evaluasi Sistem Keselamatan

    redaksiBy redaksi30 April 202652 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

     Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian, khususnya terkait koordinasi dan integrasi pusat kendali perjalanan kereta. Hal ini ia sampaikan menyusul insiden kecelakaan antara kereta api jarak jauh dan Kereta Rel Listrik (KRL) di Bekasi Timur.


    “Harusnya informasi dapat terintegrasi. Jadi hal ini perlu menjadi evaluasi. Integrasikan komunikasi pusat kendali jalur kereta. Khususnya yang layanannya berbeda atau tidak sejenis, karena sepertinya koordinasi berbeda,” ujar Iwan Aras dalam rilis yang diterima medpolindo.com, Rabu (29/4/2026).


    Ia menilai, rangkaian kejadian di Bekasi menunjukkan bahwa satu gangguan kecil dapat berkembang menjadi kecelakaan besar apabila mekanisme proteksi berlapis tidak bekerja secara optimal. “Jadi evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan teknis individual saja,” ucap Legislator Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.


    “Tetapi harus masuk pada pertanyaan yang lebih mendasar yakni apakah sistem persinyalan, komunikasi lapangan, prosedur penghentian darurat, dan koordinasi antaroperator telah benar-benar dirancang untuk menghadapi kondisi gangguan berlapis dalam koridor lalu lintas sepadat ini,” sambungnya.


    Menurutnya, jalur rel yang digunakan secara bersamaan oleh berbagai jenis layanan kereta membutuhkan sistem pengendalian yang lebih presisi. “PT KAI harus mampu menyiapkan sistem komunikasi dan pengendalian secara terintegrasi sehingga dapat mengontrol setiap pergerakan kereta, meski berbeda layanan. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.


    Ia juga menekankan pentingnya respons terpadu saat terjadi gangguan di jalur aktif. “Ketika ada sebuah kejadian, seluruh kereta dari berbagai layanan berhenti semua sampai penanganan insiden termasuk kecelakaan, selesai ditangani,” lanjut Iwan.


    Selain itu, Iwan mengingatkan pentingnya penataan ruang di sepanjang jalur kereta api, mengingat aktivitas masyarakat yang tidak terkendali, akses tidak resmi, serta lemahnya penegakan tata ruang dapat menjadi sumber gangguan serius bagi operasional kereta.


    “Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan lingkungan jalur tetap aman dan sesuai peruntukannya demi menghindari risiko atau ancaman keamanan pada jalur kereta,” sebutnya.


    Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran saat melintas di perlintasan kereta. “Kesadaran masyarakat penting. Jangan memaksakan untuk menerobos. Berhenti saat sudah ada sinyal palang pintu kereta,” ujarnya.


    Komisi V, lanjut Iwan, akan meminta klarifikasi kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama regulator terkait, khususnya Kementerian Perhubungan, sebagai bagian dari fungsi pengawasan. “Pendekatan keselamatan modern menekankan bahwa sistem harus mampu mencegah kesalahan berkembang menjadi kecelakaan fatal, bukan sekadar merespons setelah kejadian,” tutupnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?