Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Fikri Faqih Perjuangkan Pengangkatan Guru Calon Pengawas di Madrasah Demi Keadilan
    DPR

    Fikri Faqih Perjuangkan Pengangkatan Guru Calon Pengawas di Madrasah Demi Keadilan

    redaksiBy redaksi20 November 202432 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi VIII, Abdul Fikri Faqih./Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Di ruang kerja Komisi VIII DPR RI, sekelompok guru calon pengawas dari seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka kepada Anggota Komisi VIII, Abdul Fikri Faqih. Dalam suasana penuh harapan, para guru ini mengungkapkan keluh kesah mereka terkait tertundanya pengangkatan sebagai pengawas madrasah, meski telah melewati rangkaian seleksi ketat yang difasilitasi oleh Kementerian Agama (Kemenag).

    Ajid Abdul Majid, perwakilan dari Komunitas Guru Calon Pengawas, menjelaskan bahwa mereka telah menuntaskan setiap tahap seleksi, termasuk administrasi, ujian berbasis komputer (CBT), serta penyusunan dan pertahanan makalah. Para peserta yang lolos mengikuti diklat intensif selama satu bulan di provinsi masing-masing. “Kami sudah lulus dan memegang sertifikat calon pengawas, tapi hingga sekarang belum diangkat karena terbentur usia,” kata Ajid dengan nada kecewa kepada Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Ajid menyoroti aturan usia sebagai hambatan utama. “Saat kami lulus, usia masih mencukupi. Kami sudah bekerja keras untuk mengikuti seleksi dan diklat, tapi malah terbentur aturan,” ujarnya. Ia berharap Komisi VIII DPR RI dapat memperjuangkan keadilan dalam pengangkatan mereka, demi optimalisasi pendidikan di madrasah.

    Abdul Fikri Faqih menanggapi dengan tegas, menyatakan bahwa para guru tersebut layak diangkat, dan peraturan pembatasan usia tidak seharusnya berlaku surut. Fikri juga menyoroti kebutuhan besar akan pengawas madrasah. Dari 53 ribu madrasah yang ada di Indonesia, hanya terdapat sekitar 3,5 ribu pengawas, berdasarkan data Kemenag 2022. “Kita masih kekurangan sekitar 8 ribu pengawas. Rasio ini sangat timpang dan menghambat pembinaan madrasah,” jelasnya.

    Fikri menegaskan bahwa para guru ini telah berjuang keras dan layak mendapatkan pengangkatan. Dari 1.395 calon pengawas yang lulus uji kompetensi, hanya 700 orang yang diangkat, sementara sisanya masih terhambat aturan. “Kami di Komisi VIII akan mengawal aspirasi mereka, berharap upaya ini berbuah hasil,” ujar Fikri, menutup pertemuan dengan harapan besar.

    Kisah perjuangan guru calon pengawas ini tidak hanya mencerminkan semangat mereka untuk berkontribusi dalam pendidikan, tetapi juga menggarisbawahi tantangan birokrasi yang harus diselesaikan untuk kemajuan sistem pendidikan madrasah di Indonesia.

    Abdul Fikri Faqih DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Petugas TNI/Polri Ditambah Dua Kali Lipat, Dini Rahmania: Harus Skema Khusus, Jangan Kurangi Kuota Petugas Haji!

    19 Januari 2026

    Dukung KLH Gugat 6 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatra, Ateng Sutisna: Mereka Punya Utang Ekologis kepada Rakyat!

    19 Januari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Petugas TNI/Polri Ditambah Dua Kali Lipat, Dini Rahmania: Harus Skema Khusus, Jangan Kurangi Kuota Petugas Haji!

    19 Januari 20260

    Dukung KLH Gugat 6 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatra, Ateng Sutisna: Mereka Punya Utang Ekologis kepada Rakyat!

    19 Januari 20260

    Sampaikan Empati Mendalam, Mori Hanafi: Fasilitas Bandara Mewah Tak Berarti Tanpa Jaminan Keamanan Penumpang!

    18 Januari 20260

    Tuntutan Publik Era Digital ‘Luar Nalar’, Aria Bima: Kantor Pertanahan Tak Bisa Lagi Pakai Cara Konservatif!

    18 Januari 20260

    BPN Krisis SDM, Sertifikasi Tanah Tak Akan Selesai Tanpa Keterlibatan Pemda!

    17 Januari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?