Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Hadirkan Pemerintah dan Buruh, Sufmi Dasco Pimpin Pertemuan Bahas Upah Pasca-Putusan MK
    DPR

    Hadirkan Pemerintah dan Buruh, Sufmi Dasco Pimpin Pertemuan Bahas Upah Pasca-Putusan MK

    redaksiBy redaksi6 November 202442 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, Menteri Hukum Supratman Andi Angtas, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Pertemuan tersebut dalam rangka untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang kini sudah tidak berlaku. Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, ia sepakat untuk melakukan kajian menyeluruh guna menentukan sistem upah buruh yang seimbang bagi pengusaha dan pekerja.

    “Sudah disepakati bahwa buruh, pemerintah, dan DPR akan membahas secara mendalam bagaimana menetapkan indeks upah buruh agar tidak merugikan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun buruh,” terang Dasco melalui rilis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum akan dibahas dengan teliti sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan maksimal dua tahun sejak putusan MK dibacakan. Dirinya pun menegaskan bahwa DPR dan pemerintah berjanji akan melakukan koordinasi intensif untuk segera menetapkan kebijakan yang lebih baik dalam penetapan upah minimum tanpa terburu-buru, namun tetap berpihak pada kesejahteraan buruh.

    “Kami optimistis proses ini bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, namun tetap memerlukan waktu karena ini bukan hal yang mudah dan tidak harus terburu-buru,” imbuhnya.

    “Kami optimistis proses ini bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, namun tetap memerlukan waktu karena ini bukan hal yang mudah dan tidak harus terburu-buru”

    Menanggapi hal ini, Said Iqbal menyampaikan apresiasinya kepada Wakil Ketua DPR yang telah mempertemukan perwakilan serikat buruh dengan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Ketenagakerjaan. Iqbal menjelaskan bahwa upah minimum harus ditetapkan sebelum diberlakukan pada 1 Januari 2025, sesuai aturan sebelumnya.

    “Kami mendukung saran Pak Dasco untuk membahas hal ini secara hati-hati dan seimbang antara kepentingan pengusaha dan buruh. Tidak harus pada 21 November, upah minimum bisa ditetapkan mendekati waktu pemberlakuan,” ungkap Iqbal.

    Selama pertemuan berlangsung, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan lima poin usulan terkait upah minimum. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat dengan putusan MK untuk tidak lagi menerapkan PP Nomor 51 Tahun 2023. “Ini adalah pesan penting bagi buruh di seluruh Indonesia agar tetap tenang. Kebijakan upah minimum akan segera dikaji dengan dasar yang sesuai,” tandasnya.

    DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Supratman Andi Angtas
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Tidak Hanya Prabowo, Presiden RI Sebelumnya Juga Gunakan Hak Prerogatif untuk Amnesti dan Abolisi

    3 Agustus 2025

    Arzeti Bilbina Desak Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Badai PHK

    1 Agustus 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Tidak Hanya Prabowo, Presiden RI Sebelumnya Juga Gunakan Hak Prerogatif untuk Amnesti dan Abolisi

    3 Agustus 20250

    Kunjungi IMCINE Meksiko, IBAS: Kolaborasi Festival dan Digital untuk Bangun Masa Depan Film Nasional

    1 Agustus 20250

    Arzeti Bilbina Desak Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Badai PHK

    1 Agustus 20250

    Dasco: Pemblokiran Rekening untuk Selamatkan Uang Nasabah

    1 Agustus 20250

    PPATK Bekukan Rekening Dormant, Habib Aboe: Berantas Judi Online dan Kejahatan Keuangan!

    1 Agustus 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?