Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Kerja Kolaboratif Pemerintah Harus Dilakukan Demi Atasi Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia
    DPR

    Kerja Kolaboratif Pemerintah Harus Dilakukan Demi Atasi Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia

    redaksiBy redaksi30 Oktober 202432 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani./Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengapresiasi program kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sepanjang tahun 2024-2029. Menurutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah berhasil memetakan isu ketenagakerjaan di Indonesia, sekaligus menerjemahkan ke dalam program kerja yang diharapkan bisa menekan pengangguran serta memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikannya kepada medpolindo.com di sela-sela agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Dirinya berharap Pemerintah Kabinet Merah Putih memiliki energi berlimpah untuk mengatasi isu ketenagakerjaan.

    “Sejak hari pertama bekerja, saya mengapresiasi Pak Menteri berhasil memetakan masalah dari hulu hingga hilir. Ketenagakerjaan ini bukan hanya berangkat dari masalah sosiokultural, namun juga isu pendidikan. Walaupun bukan ranah Kemnaker, koordinasi (antarkementerian) harus dilakukan,” ucap Netty.

    Memasuki periode kedua dirinya di DPR RI, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menegaskan koordinasi antarkementerian akan terjadi jika segenap pemerintah memiliki ‘political will’ untuk menyelesaikan masalah negara, satu di antaranya adalah isu ketenagakerjaan. Tanpa ‘political will’ ini, sebutnya, ego sektoral akan kerap muncul saat bekerja.

    Oleh karena itu, Netty mendorong Kemnaker untuk kerja kolaboratif. Sebab, terangnya, urusan ketenagakerjaan melibatkan multisektor. “Contohnya, SMK atau vokasi dihasilkan dari pemetaan kebutuhan industri. Pemerintah bisa memberikan relaksasi kebijakan di mana siswa yang belajar bisa mendapatkan insentif. Salah satunya, kepastian pekerjaan. Maka dari itu, sekolah-sekolah didorong memberikan output yang selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI),” pungkasnya. 

    DPR RI Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Netty Prasetiyani
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T

    22 Juli 2026

    Banyak Putusan Inkrah MA Tidak Bisa Dieksekusi, RUU Perampasan Aset Didorong Perkuat Fiskal Negara

    21 Juli 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T

    22 Juli 20260

    Banyak Putusan Inkrah MA Tidak Bisa Dieksekusi, RUU Perampasan Aset Didorong Perkuat Fiskal Negara

    21 Juli 20260

    Bahas RUU Perampasan Aset, Hinca Panjaitan Soroti Dugaan Penyimpangan Bisnis di BUMN

    21 Juli 20260

    Tarif Lepas Status WNI Naik, Legislator: Harusnya Fokus Kenapa Banyak Warga yang Ingin Lepas Kewarganegaraan

    21 Juli 20260

    RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan

    20 Juli 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?