Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » TB Hasanudin Pastikan Anggaran dan Etika Legislator dalam Pengawasan
    DPR

    TB Hasanudin Pastikan Anggaran dan Etika Legislator dalam Pengawasan

    redaksiBy redaksi24 Oktober 202421 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanudin, usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di ruang pimpinan DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanudin (Fraksi PDI-Perjuangan), berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di ruang pimpinan DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Dalam rapat tersebut, hadir juga Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widyantoro (Fraksi Partai Golkar), Imron Amin (Fraksi Partai Gerindra).


    Dalam wawancara pasca-rapat, TB Hasanudin menjelaskan beberapa poin penting yang dibahas, terutama terkait anggaran dan koordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).


    “Anggaran sampai sekarang tidak ada masalah. Kami sudah pada track yang digariskan sesuai aturan perundang-undangan,” kata Hasanudin, menegaskan bahwa anggaran MKD masih dalam jalur yang sesuai dan tidak menemui kendala berarti.


    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperdalam koordinasi antara DPR dan MPR, terutama terkait tugas dan ranah pengawasan. “Sekarang ini juga ada MKD di MPR. Jadi, ini ranah mana, ranah siapa, kemudian masalah apa, kita harus terus melakukan koordinasi antara DPR dengan MPR,” lanjutnya.


    Hasanudin berharap koordinasi yang terus diperkuat ini dapat memastikan penegakan kode etik di lingkungan legislatif berjalan lebih baik, tanpa menimbulkan persoalan yang tidak pada tempatnya.


    Rapat ini menjadi bagian dari upaya peningkatan sinergi antar lembaga dalam pengawasan etika para legislator, agar proses legislasi dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

    Agung Widyantoro DPR RI Imron Amin MKD MPR TB Hasanudin
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Perbatasan RI–Malaysia di Kaltara Dinilai Rawan, Umbu Kabunang: Garis Terdepan Harus Jadi Prioritas

    5 Februari 2026

    Ketergantungan Impor Masih Tinggi, Komisi VII Dorong Kemandirian Industri Susu Nasional

    5 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Perbatasan RI–Malaysia di Kaltara Dinilai Rawan, Umbu Kabunang: Garis Terdepan Harus Jadi Prioritas

    5 Februari 20260

    Edy Wuryanto Minta Penonaktifan PBI BPJS Jangan Putus Layanan Pasien Kronis

    5 Februari 20260

    Ketergantungan Impor Masih Tinggi, Komisi VII Dorong Kemandirian Industri Susu Nasional

    5 Februari 20260

    Kebersihan dan Keselamatan Harus Jadi Fondasi Pariwisata Nasional

    4 Februari 20260

    Komisi VIII Minta BPKH Jelaskan Tak Tercapainya Target 2025, Soroti Nilai Manfaat hingga Pengawasan Anak Usaha

    4 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?