Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Banyak Warga Main Hakim Sendiri, Komisi III: Aparat Cepat Tanggap Dong!
    DPR

    Banyak Warga Main Hakim Sendiri, Komisi III: Aparat Cepat Tanggap Dong!

    redaksiBy redaksi23 Maret 202652 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian untuk lebih cepat lagi dalam menanggapi laporan warga guna menghindari aksi “main hakim sendiri”.

    Ia menyampaikan hal itu lantaran belakangan marak aksi vandalisme, pelibatan unsur kekerasan, hingga main hakim sendiri oleh masyarakat.

     

    “Fenomena ini terlihat dari berbagai kejadian di sejumlah daerah, termasuk aksi pelemparan petasan hingga penyerangan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum,” ujar Sahroni dalam keterangan yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Senin (23/3/2026).

    Ia mengatakan aksi main hakim sendiri tidak akan terjadi jika polisi cepat mengusut laporan.

    Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem itu, aksi main hakim sendiri memang tidak bisa dibenarkan, tetapi terkadang hal itu disebabkan oleh rasa frustrasi masyarakat karena sikap aparat yang kurang tanggap. Masyarakat sudah geram akan tindak kriminal yang dilaporkan, namun tidak segera ditindaklanjuti.

     

    Bahkan, apabila sampai ada pembiaran atau bahkan kesepakatan atau deal-dealan oknum dengan pelaku kriminal, lanjut Sahroni, maka terjadilah berbagai aksi, seperti vandalisme, pelemparan petasan, hingga aksi main hakim sendiri.

    Ia mendorong pihak kepolisian lebih responsif dalam menindak laporan hingga menggandeng warga yang memiliki informasi terkait suatu tindak kejahatan, agar pengusutan bisa berjalan cepat.



    “Saya minta aparat cepat tanggap dalam menindaklanjuti laporan warga karena laporan masyarakat justru sangat membantu kinerja aparat,” ujar pimpinan komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan tersebut.

    Di sisi lain, Sahroni menyampaikan bahwa masyarakat yang peduli juga harus dirangkul untuk membantu kepolisian, bukan malah bertindak sendiri. Dengan begitu, harus ada sinergi yang kuat agar penegakan hukum berjalan efektif dan situasi tetap kondusif.

    Diketahui, aksi makin hakim sendiri oleh masyarakat belakangan mendapat sorotan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung soal maraknya pelemparan petasan terhadap toko tramadol di beberapa wilayah, termasuk Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kombes Reynold menerangkan, masyarakat tidak perlu main hakim sendiri.

    “Tidak perlu main hakim sendiri, percayakan kepada kami, pasti kami tindak tegas,” kata Reynold, di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

    Lebih lanjut Reynold menegaskan, tidak pandang bulu terhadap seseorang yang terlibat dalam peredaran obat terlarang ini.

    Terlebih, dalam hal ini pihak kepolisian juga telah melakukan penindakan terhadap pelaku penjualan obat tramadol di Tanah Abang.

    “Siapapun orangnya, pasti kita tindak. Kemarin itu langsung kita tindak, Tanah Abang itu. Langsung naik, langsung kita tegas,” ungkap Reynold.

    “Sudah kita tindak, langsung. Dari Tanah Abang. Sudah langsung ditindak,” jelasnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat

    9 September 2026

    Ketua DPR Tegaskan BNPB Harus Jadi Leading Sector Penanganan Bencana

    9 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat

    9 September 20260

    Ketua DPR Tegaskan BNPB Harus Jadi Leading Sector Penanganan Bencana

    9 September 20260

    Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu

    8 September 20260

    Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman

    8 September 20260

    DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR

    8 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?