Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi Fraksi Partai Golkar MPR RI yang telah menginisiasi Sarasehan Nasional bertema “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045”. Ia mengajak untuk merumuskan strategi, memperjuangkan keadilan, dan mengawal amanat konstitusi terkait anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD.
“Tanpa pendidikan yang adil dan merata tak akan ada Indonesia yang maju dengan guru yang sejahtera dan generasi yang berjaya,” katanya dalam keynote speech yang dibacakan Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir dalam Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat petang (8/8/2025).
Hadir dalam acara ini antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng, pimpinan fraksi Partai Golkar lainnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, anggota MPR Fraksi Partai Golkar, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, serta narasumber Sarasehan Nasional, yakni Prof. Dr. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan periode 2009–2014), Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Kadarsyah Suryadi, dan Rektor Universitas Yarsi Prof. Dr. Fasli Jalal.
Menurut Muzani, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa salah satu tujuan berdirinya Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diperkuat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Amanat ini bersifat wajib bagi negara.
“Maka saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat kondisi saat ini di lapangan. Mari kita bicarakan dengan jujur dan terbuka, apakah dengan alokasi anggaran yang ada dan besar itu sudah benar-benar menjawab kebutuhan sektor pendidikan kita,” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah benar masih banyak gedung sekolah yang kondisinya kurang layak bahkan rusak di berbagai pelosok Tanah Air, guru honorer yang gajinya belum mencukupi kebutuhan hidup layak, dan anak-anak yang harus berjuang ke sekolah dengan menyeberangi sungai atau melintasi perbukitan.
“Kita belum berbicara soal masalah kurikulum yang berubah-ubah atau soal masalah biaya masuk universitas negeri yang demikian tinggi,” ujarnya.
“Untuk itu kita jangan sampai terlena pada jebakan angka 20 persen seolah sudah memenuhi semuanya tanpa mengonfirmasi dengan realitas yang nyatanya masih jauh dari yang kita harapkan,” sambungnya.
Muzani menegaskan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan inovatif. Kuncinya ada pada pendidikan berkualitas, merata, dan berpihak pada rakyat.
“Bukan pendidikan yang terbaik untuk kota-kota besar, bukan pendidikan yang hanya dinikmati oleh segelintir elit, tetapi pendidikan yang membebaskan, yang memberdayakan, dan yang membangun karakter bangsa,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya menata ulang agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada rakyat, sehingga anak-anak desa memiliki guru yang sama baiknya dengan anak-anak di kota, dan sekolah kejuruan mampu melahirkan wirausahawan muda, bukan pengangguran baru.
“Fraksi Partai Golkar sebagai bagian dari kekuatan politik utama di Republik ini harus berada di barisan depan dalam perjuangan ini. Kita lahir dari rakyat dan wajib memperjuangkan hak rakyat,” pungkasnya.