Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Timwas DPR Soroti Potensi Kerugian Negara dalam Penyelenggaraan Haji 2025
    DPR

    Timwas DPR Soroti Potensi Kerugian Negara dalam Penyelenggaraan Haji 2025

    redaksiBy redaksi13 Juni 202512 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Jazilul Fawaid menyoroti potensi kerugian negara dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya akibat ketidaksesuaian pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan. Menurutnya, penghitungan kerugian negara perlu dilakukan secara menyeluruh agar ada evaluasi sistemik terhadap tata kelola haji.

    “Banyak hal yang harus dihitung. Misalnya transportasi. Ketika jemaah tidak menggunakan bus karena harus berjalan kaki, berarti bus tidak dipakai, tidak keluar biaya bahan bakar, sopir tidak bekerja. Ini berarti ada keuntungan di satu pihak, tapi kerugian di pihak jemaah,” kata pria yang akrab disapa Gus Jazil itu dalam pertemuan Timwas Haji bersama Kepala Daker Madinah, di Arab Saudi, Kamis (13/6/2025).

    Ia juga menyoroti persoalan konsumsi yang banyak dikeluhkan jemaah. Menurut laporan yang diterimanya, sarapan dan makan siang sering kali digabung dalam satu paket dan porsi makanan tidak sesuai kebutuhan. Hal ini, kata dia, menimbulkan kerugian baik secara material maupun moril.

    “Yang dihitung sekarang baru kerugian moril. Tapi bagaimana dengan kerugian material yang ditanggung jemaah? Ini harus ada mekanisme penghitungan,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

    Gus Jazil juga menyinggung potensi kerugian negara yang lebih luas, termasuk terkait petugas haji yang tidak menjalankan tugasnya namun tetap menerima tunjangan dan fasilitas. “Jangan-jangan, yang untung itu petugas yang ditunjuk tapi tidak bekerja. Itu juga bentuk kerugian negara,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

    Ia mendorong agar Kementerian Agama dapat lebih terbuka dalam menjelaskan siapa saja petugas haji, sistem kerja, serta evaluasi kinerja mereka secara menyeluruh. Transparansi ini dinilainya penting agar pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik.

    “Timwas mendukung penuh Kementerian Agama dan berharap ada pembelajaran dari Daker-Daker, khususnya di Madinah yang relatif lebih tertib. Dari sana kita bisa mulai membangun sistem evaluasi yang lebih rapi, termasuk menghitung kerugian dengan lebih akurat,” tutupnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Komisi VII DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Penutupan Selat Hormuz

    2 Maret 2026

    Sarifah Ainun: Waspada Eskalasi Konflik Israel-AS dan Iran

    2 Maret 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Komisi VII DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Penutupan Selat Hormuz

    2 Maret 20260

    Sarifah Ainun: Waspada Eskalasi Konflik Israel-AS dan Iran

    2 Maret 20260

    Puan Maharani: Try Sutrisno Sosok Hangat dan Teladan bagi Bangsa

    2 Maret 20260

    Geopolitik Tidak Stabil, Keselamatan dan Perlindungan WNI Harus Jadi Prioritas Utama

    1 Maret 20260

    Komisi VIII Minta Pemerintah Mitigasi Jemaah Umrah di Negara Transit Imbas Konflik Timur Tengah

    1 Maret 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?