Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Rawan Tengkulak, Bulog Harus Jangkau Penyerapan Gabah Petani di Situ Gunung Sukabumi
    DPR

    Rawan Tengkulak, Bulog Harus Jangkau Penyerapan Gabah Petani di Situ Gunung Sukabumi

    redaksiBy redaksi19 Mei 202512 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

     Tim Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI melakukan serap aspirasi dengan kelompok-kelompok petani di Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Senin (19/05/2025). Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto ingin memastikan penyerapan gabah dan jagung petani berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

    “Kami menanyakan apakah kebijakan pemerintah terkait serap gabah kering panen bernilai Rp6.500 itu sudah menguntungkan petani atau belum. Melihat daerah ini merupakan yang terjauh dari pusat kota Sukabumi, yaitu dengan jarak tempuh kurang lebih 7 jam. Ternyata Bulog belum bisa menempuh sampai ke desa ini. Jadi sejauh ini, gabah para petani di sini hanya diserap oleh tengkulak-tengkulak yang harganya jauh di bawah Rp6.500,” tegasnya kepada medpolindo.com.

    Ia pun sangat menyayangkan akan hal ini. Ia pun meminta perhatian kepada Bulog supaya para petani dapat merasakan kebijaksanaan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Serta mendapatkan harga dan penyerapan hasil panen petani yang optimal.

    Lebih lanjut, ia menambahkan jika di wilayah ini juga kekurangan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pemerintah harus bisa memberikan solusi, seperti dengan menambahkan personil baik ASN atau tenaga kontrak untuk membantu mengatasi kekurangan di lapangan.

    “Ke depannya pemerintah perlu memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada petani. Hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Namun, jumlah PPL yang ada di lapangan seringkali tidak mencukupi, sehingga satu PPL harus menangani beberapa desa atau wilayah. Selain itu, kurangnya akses informasi, tingkat produksi yang rendah, serta ketidaksetaraan akses juga menjadi faktor penghambat di sini,” tutupnya. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    GKR Hemas Dapat Anugerah KWP Awards 2026

    23 April 2026

    Tangis Haru di Paripurna: Perjuangan Panjang PRT Berbuah Pengesahan UU

    22 April 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Hilirisasi Terbukti Efektif, MIND ID Bukukan Pendapatan Rp139 Triliun

    24 April 20260

    Investasi Triwulan I 2026 Batam Tembus Rp17,4 Triliun

    23 April 20260

    GKR Hemas Dapat Anugerah KWP Awards 2026

    23 April 20260

    Tangis Haru di Paripurna: Perjuangan Panjang PRT Berbuah Pengesahan UU

    22 April 20260

    Kartini dan Amanah Peradaban: Memuliakan Ilmu, Menguatkan Bangsa

    21 April 20261
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?