Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jauh dari harapan dan berpotensi menjadi persoalan serius jika tidak segera dievaluasi. Ia menyebut, kualitas pelaksanaan di lapangan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), menunjukkan banyak kelemahan, baik dari sisi penyediaan maupun pengawasan.
“Saya melihat ini seperti bom waktu. Program makan bergizi gratis realisasinya tidak seperti yang kita harapkan. Di NTB, tempat saya turun langsung, dari 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekitar 40 persen kondisinya masih asal-asalan. Bahkan sebagian SPPG dibangun oleh kader kami di DPRD kabupaten, tapi pengawasannya lemah dari Badan Gizi Nasional (BGN),” ungkap Muazzim dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BGN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Muazzim mengungkapkan bahwa ia menyaksikan sendiri kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG sangat memprihatinkan. Nasi yang disediakan keras, buah yang diberikan ditemukan mengandung ulat hingga membuat siswa yang menerima makanan tersebut berteriak ketakutan.
“Buah jeruknya sangat kecil dan rasanya asam sekali. Ini jelas tidak memenuhi standar gizi maupun kelayakan konsumsi,” tegas politisi dari Fraksi PAN itu.
Selain kualitas makanan, Muazzim juga menyoroti realisasi anggaran program yang dinilainya masih sangat rendah. Dari total anggaran sebesar Rp71 triliun, serapan anggaran baru mencapai sekitar 3 persen.
“Hampir seluruh kementerian mengalami efisiensi anggaran, tapi ini harus jadi perhatian serius. Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan ada masalah dalam pelaksanaan program. Maka harus ada evaluasi menyeluruh, termasuk peningkatan pengawasan terhadap kualitas MBG,” pungkasnya.