Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut DPR RI terus memantau indikator ekonomi dan non-ekonomi, seperti indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi, yang mempengaruhi kepercayaan pasar. Hal ini merespon atas beredarnya berita terkait anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu kekhawatiran pelaku pasar.
Dalam kesempatan itu, Ia menekankan bahwa meskipun ekonomi nasional lebih kuat, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul.
“Kami berkomitmen memastikan kedua indeks ini mengalami perbaikan selama periode pemerintahan saat ini. Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG baru-baru ini masih dalam kendali mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap prospek ekonomi Indonesia di 2025,” ucap kata Adies dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (21/3/2025)
Adies menambahkan masih banyak kebijakan yang layak menjadi perhatian pasar. Sebut saja, misalnya pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, Adies mengakui, bahwa program serta kebijakan yang secara teknokratis sangat baik tersebut belum mampu dikonversi menjadi sentimen positif yang optimal di pasar.
“Semua kebijakan tersebut tidak hanya akan semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, namun juga berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai target Presiden. Ini disebabkan salah satunya oleh keterpaduan antar instansi dalam komunikasi dan narasi publik yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan tentunya, pasar juga masih menantikan informasi tentang progres konkret atas implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang diharapkan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel,” terangnya.
Dengan kondisi tersebut, Adies memastikan DPR akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan utamanya kebijakan fiskal 2025 ini. Beberapa langkah krusial telah dilaksanakan, antara lain mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda implementasi aplikasi Coretax secara penuh. “Sebagai gantinya, wajib pajak masih dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan eksisting hingga Coretax benar-benar siap pakai,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
DPR juga akan terus memantau perkembangan indikator-indikator ekonomi maupun non-ekonomi yang relevan. Faktor non-ekonomi yang berdampak pada kepercayaan pasar antara lain yang berkaitan dengan indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.
“DPR berkomitmen untuk mengawal agar kedua indeks tersebut dapat meningkat dalam periode pemerintahan ini,” ungkapnya..
Adies juga merasa meskipun fundamental ekonomi nasional saat ini lebih kuat dibanding masa pandemi, Indonesia tidak boleh lengah mengantisipasi setiap risiko yang mungkin terjadi.
“Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG belakangan ini masih dalam jangkauan mitigasi risiko yang dilakukan Pemerintah maupun DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat secara umum tidak perlu ragu ataupun risau atas prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 ini,” pungkas Adies.