Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi IV Minta Rencana Impor Daging dari India Dikaji Kembali
    DPR

    Komisi IV Minta Rencana Impor Daging dari India Dikaji Kembali

    redaksiBy redaksi4 Februari 202511 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Pemerintah berencana melanjutkan impor daging dari India di tengah merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Diketahui, India, saat ini merupakan salah satu negara yang belum bebas PMK.

    Karena itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah akan menugaskan BUMN Pangan untuk mengimpor daging kerbau setelah ada keputusan resmi pemerintah.

    Menanggapi, hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan meminta rencana Pemerintah impor daging dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) dikaji lagi. “Seharusnya tidak boleh impor daging dari negara yang tidak bebas PMK,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Politisi Fraksi PAN ini., Pemerintah justru harusnya memperketat impor hewan dan daging masuk ke Indonesia. Apalagi dari negara yang belum bebas PMK. “Masa rakyat kita mau dikasih makan barang-barang penyakit,” ujarnya.

    Dia juga meminta Pemerintah jangan jadikan masalah PMK di Indonesia dijadikan alasan untuk memperbesar kuota impor daging. Menurut dia, yang harus dilakukan Pemerintah justru adalah menertibkan pasar hewan agar PMK tidak meluas.

    “Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan vaksin aman di dalam negeri,” katanya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Peningkatan PNBP Harus Diiringi Pelayanan Pertanahan yang Transparan dan Efisien

    13 Juli 2025

    Komisi VIII Minta Perjelas Status Guru dan Kontrak P3K di Sekolah Rakyat

    13 Juli 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Peningkatan PNBP Harus Diiringi Pelayanan Pertanahan yang Transparan dan Efisien

    13 Juli 20250

    Komisi VIII Minta Perjelas Status Guru dan Kontrak P3K di Sekolah Rakyat

    13 Juli 20250

    BKSAP Gelar Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza-Palestina di Gedung Merdeka

    13 Juli 20250

    Komisi VII Dorong Pembagunan Infrastruktur Dasar Kawasan Industri Subang

    12 Juli 20250

    Dede Yusuf Dorong Evaluasi NJOP dan Pelayanan Langsung untuk Optimalkan PNBP Pertanahan

    12 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?