Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka mendalam kepada korban bencana alam yang kini banyak melanda di berbagai wilayah Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
“Kami atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban bencana alam. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus selalu sigap dalam mitigasi serta menangani dampak bencana alam, khususnya saat ini di musim hujan,” tutur Puan.
Berdasarkan data BNPB hingga awal Desember 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 530 bencana yang terjadi. Mulai dari, bencana dominan berupa banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Wilayah terdampak terbesar mencakup Provinsi Jawa Tengah, Sumatra Barat, dan Kalimantan Selatan.
Ia pun juga menggarisbawahi perlunya koordinasi cepat dan tepat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi tersebut. DPR RI, lanjutnya, siap memberikan dukungan legislasi dan penganggaran untuk memastikan penanganan dampak bencana berjalan maksimal.
DPR Baru, Harapan Baru
Sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pemerintah baru, DPR RI telah melakukan penyesuaian struktur alat kelengkapan dewan (AKD). Penyesuaian ini meliputi penambahan Komisi DPR RI dari 11 menjadi 13 untuk memperluas cakupan isu strategis, serta pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sebagai alat kelengkapan baru yang bertugas menjembatani suara publik langsung ke parlemen.
“Dengan penyesuaian ini, kami optimis DPR dapat bekerja lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kami juga akan terus menjalin sinergi dengan mitra kerja dari kementerian dan lembaga pemerintah,” terangnya.
Dalam pidatonya, Puan juga mengumumkan Prolegnas 2025-2029 yang mencakup 176 RUU dengan 41 RUU sebagai prioritas tahun 2025. Dari daftar ini, ada 6 RUU yang merupakan ‘carry over’ dari periode sebelumnya.
Salah satu pencapaian awal yang telah dilakukan DPR RI adalah penyelesaian revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang menetapkan status dan kewenangan DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota negara ke Nusantara. “Prolegnas ini bukan hanya daftar kerja, tetapi komitmen bersama DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan pembentukan hukum yang mendukung pembangunan nasional,” tegas Puan.
Menghadapi tahun pertama periode 2024-2029, DPR RI dihadapkan pada tantangan untuk memastikan legislasi yang cepat dan relevan, serta memperkuat pengawasan terhadap program pemerintah. “Kita membutuhkan sinergi dan komitmen yang kokoh antara DPR RI dan pemerintah untuk mencapai target legislasi yang telah ditetapkan. Ini semua demi memenuhi kebutuhan hukum dan menjawab aspirasi rakyat,” pungkas Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI.