Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Pimpinan KPK Periode 2024-2029: Lalui Proses yang Objektif dan Miliki Harapan Baru
    DPR

    Pimpinan KPK Periode 2024-2029: Lalui Proses yang Objektif dan Miliki Harapan Baru

    redaksiBy redaksi23 November 202432 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komisi III DPR RI menetapkan lima pimpinan dan lima dewan pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menjelaskan bahwa proses seleksi tersebut telah berjalan secara transparan dan profesional. Ia pun menambahkan, sepuluh calon yang terpilih tersebut telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR RI.

    “Semua calon diuji berdasarkan pengetahuan, visi, misi, dan tekadnya dalam pemberantasan korupsi. Mereka yang terpilih adalah yang terbaik, bukan karena alasan subjektif atau pertimbangan lain,” jelas Rikwanto saat ditemui medpolindo.com usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Markas Polda Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/11/2024).

    Politisi Fraksi Partai Golkar itu menaruh harapan besar kepada para pimpinan KPK yang baru, terutama kepada Ketua KPK Setyo Budiyanto. Ia pun berharap KPK dapat terus menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “KPK adalah tiang negara dalam melawan korupsi. Kami ingin Indonesia bebas korupsi dan kebocoran-kebocoran yang selama ini merugikan negara dapat diatasi”

    Menutup pernyataannya, ia ingin KPK mampu mencegah kebocoran anggaran dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “KPK adalah tiang negara dalam melawan korupsi. Kami ingin Indonesia bebas korupsi dan kebocoran-kebocoran yang selama ini merugikan negara dapat diatasi,” tandasnya.

    Sebagai informasi, Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029, sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi III DPR RI yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024) lalu.

    Sosok Setyo Budiyanto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989. Sebelumnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan di lembaga KPK. Di antaranya sebagai Direktur Penyidikan KPK pada 2020, Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK pada 2019, serta Koordinator Wilayah III KPK sekaligus Pelaksana Tugas Dirdik KPK.

    Dirinya pun adalah jenderal bintang tiga Polri ini yang pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2024.

    Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI Setyo Budiyanto menyampaikan pandangan tegasnya tentang pentingnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih diperlukan menjadi pintu masuk untuk mengungkap perkara yang lebih besar. Menurutnya, OTT juga harus dilakukan secara ‘rigid’ dalam rangka mengantisipasi praperadilan.

    Maka dari itu, Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK periode 2024-2029. Ia meraih 45 suara dalam voting di Komisi III DPR.

    DPR RI Indonesia KPK periode 2024-2029
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Ketua Komisi XII DPR: Hilirisasi MIND ID Tingkatkan Ekonomi Negara

    7 Agustus 2025

    Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang

    7 Agustus 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Ketua Komisi XII DPR: Hilirisasi MIND ID Tingkatkan Ekonomi Negara

    7 Agustus 20250

    Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang

    7 Agustus 20250

    Roblox Disorot, Syamsu Rizal: Komdigi Harus Tindak Tegas Gim Mengandung Kekerasan

    7 Agustus 20250

    Apresiasi Tiga Kado Presiden di HUT RI, Komisi X: Komitmen Nyata bagi Kesejahteraan Guru

    7 Agustus 20250

    Agun Gunandjar: Putusan MK Bukan Hukum Tertinggi, Konstitusi Harus Jadi Rujukan Revisi UU Pemilu

    7 Agustus 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?