Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat tren peningkatan risiko kredit/pembiayaan pada BPR/BPRS yang terus mengalami kenaikan. Hingga September 2024, gross NPL BPR dan gross NPF BPRS tercatat mencapai 11,72% dan 9,03%. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, mengimbau LPS segera menindaklanjuti tren kenaikan kredit macet tersebut.
“Tentu, lonjakan tren ini perlu dicermati dan dicari solusinya oleh LPS dan regulator lainnya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah BPR/BPRS mana saja yang kredit macetnya sangat tinggi, dan apa saja penyebabnya? Apakah karena kondisi usaha debitur yang tidak sehat atau karena faktor lain, seperti ketidak hati-hatian dalam penyaluran kredit/pembiayaan,” ujar Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama LPS pada Rabu, Senayan, Jakarta (20/11/2024).
Puteri juga menyebutkan bahwa 18 dari 19 BPR/BPRS yang ditutup pasca UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebabkan oleh faktor fraud akibat penyaluran kredit yang tidak prudent.
“Apakah LPS sudah mendalami potensi fraud ini? Langkah-langkah seperti apa yang akan LPS lakukan untuk menangani permasalahan lonjakan kredit macet ini? Kemudian, jika nantinya terjadi pemburukan pada BPR/BPRS tersebut, bagaimana kesiapan LPS dalam menjalankan fungsi resolusi pada entitas tersebut?” tanya Puteri.
Selain itu, Puteri juga mempertanyakan terkait realisasi bank umum yang telah menyampaikan laporan rencana resolusi kepada LPS. Hal ini terkait dengan Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum, yang mengatur agar seluruh bank umum yang memenuhi ketentuan menyampaikan rencana resolusi kepada LPS paling lambat pada 30 November 2024.
Pada kesempatan ini, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebutkan bahwa LPS akan memberikan dukungan kepada BPR/BPRS melalui pengembangan Teknologi Informasi, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp160 miliar.
“Kami ingin membangun sistem IT untuk BPR. Tahun ini adalah tahap asesmen kelayakan. Tahun depan, kami akan mulai menerapkan sistem ini dengan pilot project 100 BPR yang akan dipilih. Kami harapkan sistem IT ini benar-benar canggih dan dipelihara oleh LPS, sehingga BPR bisa bersaing dengan perbankan dan fintech,” ungkap Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menambahkan bahwa sistem IT ini nantinya dapat memberikan pelatihan manajemen secara online maupun offline, yang akan diberikan secara gratis bagi BPR yang membayar iuran ke LPS. “Kami harapkan ke depan kemampuan manajemen BPR/BPRS menjadi lebih baik. Jika sudah mampu, kita akan lepas. Karena investasi IT ini mahal, dan tidak semua BPR memiliki kapasitas ini,” jelas Purbaya.