Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Legislator Minta Pemerintah Tegas Tetapkan Aturan Tata Niaga Impor Susu
    DPR

    Legislator Minta Pemerintah Tegas Tetapkan Aturan Tata Niaga Impor Susu

    redaksiBy redaksi21 November 202442 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi IV DPR RI, Adrianus Asia Sidot/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi IV DPR RI, Adrianus Asia Sidot, menyoroti aksi mandi susu dan demo yang dilakukan oleh para peternak sapi perah pekan lalu. Menurut Adrianus, dalam menyikapi hal ini, pemerintah harus terlebih dahulu tegas dalam menetapkan aturan tata niaga impor susu.

    “Pemerintah dalam hal ini harus tegas menetapkan aturan tata niaga impor susu, sehingga susu dari peternak sapi perah dalam negeri dapat terserap dengan optimal, dengan mengutamakan serapan susu dalam negeri,” kata Adrianus pada medpolindo.com, di sela Kunjungan Spesifik Komisi IV ke Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).

    Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa industri pengolahan susu di Indonesia, yang menjadi mitra peternak susu sapi perah, harus mengutamakan penggunaan susu dalam negeri.

    “Kalau persoalannya adalah kualitas, itu bisa diintervensi. Pertama, dari sisi peternaknya, mungkin kesadaran peternak untuk memproduksi susu berkualitas harus terus-menerus ditingkatkan dan dibina, sehingga mereka dapat dengan sadar menghasilkan produk yang lebih baik,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Adrianus, syarat-syarat untuk meningkatkan kualitas susu juga perlu diperhatikan. Misalnya, asupan pakan yang bergizi bagi sapi perah, di mana pemerintah juga harus terlibat dalam penyediaannya.

    “Peran pemerintah harus ada dalam hal ini, baik melalui aparat di tingkat pusat, seperti Kementerian Pertanian, hingga ke daerah, dinas peternakan di kabupaten-kabupaten, sampai kepada peternak, bahkan kooperasi-kooperasi. Ini harus dilakukan dalam satu gerakan yang terintegrasi,” tambahnya.

    Hal ini dilakukan, kata legislator Dapil Kalimantan Barat II ini, untuk meningkatkan kualitas susu yang seimbang dengan produksi dan serapannya, baik oleh industri maupun masyarakat. “Demonstrasi dalam bentuk perlawanan dari para peternak susu ini tidak boleh terulang lagi, tidak boleh terjadi lagi,” pungkasnya. 

    Adrianus Asia Sidot DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan WBS di Setjen DPR: Upaya Tegakkan Integritas Birokrasi

    30 Juni 2025

    HUT ke-79 Polri, Cucun Dorong Penguatan Transformasi Digital dan Pendekatan Humanis

    30 Juni 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan WBS di Setjen DPR: Upaya Tegakkan Integritas Birokrasi

    30 Juni 20250

    HUT ke-79 Polri, Cucun Dorong Penguatan Transformasi Digital dan Pendekatan Humanis

    30 Juni 20250

    Tanggapi Putusan Soal Pemilu, Komisi II: MK Tak Seharusnya Buat Norma Baru

    30 Juni 20250

    Respons Putusan MK, Komisi II Bahas Opsi Pemilu Eksekutif dan Legislatif Terpisah

    29 Juni 20250

    Cucun Yakini Presiden Prabowo Berkomitmen Kembangkan Pesantren Sesuai Amanat UU

    29 Juni 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?