Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhidin Mohamad Said, menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI, Pemerintah Provinsi Sulteng, bupati/wali kota, dan perwakilan Bank Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (21/11/2024).
“Kunjungan ini sangat tepat untuk memastikan proses pembangunan di Sulawesi Tengah berjalan optimal. Selain itu, kami ingin memastikan penyerapan dana pembangunan, yang bersumber dari transfer ke daerah, dilakukan secara efektif dan efisien guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan mengatasi ketimpangan antarwilayah,” ujar Muhidin dalam sambutannya.
Wakil Ketua Banggar DPR RI itu juga menyampaikan, kunjungan kerja ini bertujuan memperoleh informasi terkait pengendalian inflasi dan kebijakan perpajakan yang telah diterapkan di Provinsi Sulteng.
“Sulawesi Tengah memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam dan perubahan iklim, seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Pemerintah perlu merealisasikan langkah-langkah mitigasi risiko ini, yang tidak hanya berdampak pada perekonomian tetapi juga pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.
Muhidin juga menjelaskan bahwa pemilihan Sulawesi Tengah sebagai lokasi kunjungan kerja tidak terlepas dari potensi ekonomi daerah ini, termasuk sektor pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, wisata bahari, dan wisata sejarah.
Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2020, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara menyumbang 52 persen dari cadangan global, atau sekitar 72 juta ton nikel.
Dalam kunjungan ini, Muhidin juga ingin mengetahui perkembangan pembangunan perumahan dan infrastruktur pascabencana 2018, serta efektivitas penggunaan dana transfer daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, serta pelaksanaan Dana Desa (DD). “Kami juga ingin mendapatkan gambaran tentang kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Tengah,” pungkas Muhidin.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulteng, Rudi Dewanto, yang mewakili Penjabat Gubernur Sulteng, menyampaikan harapan agar pertemuan ini dapat menciptakan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif Banggar DPR RI dalam menyusun anggaran, menyerap aspirasi daerah, serta memberikan masukan dan saran terkait kendala dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujar Rudi.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said, didampingi Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid, serta diikuti oleh anggota Banggar DPR RI, yakni Marinus Gea, Agus Ambo Djiwa, Dewi Yustisiana, Kamrussamad, dan Wahyudin Noor Aly.