Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyerukan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan khusunya mengenai mahalnya harga tiket pesawat. Hal ini guna mendukung pengembangan sektor pariwisata. Ia sampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi VII dengan Kementerian Pariwisata, dimana ia menyoroti potensi besar Jalur Lintas Selatan (JLS) yang hingga kini kurang mendapat perhatian yang memadai.
“Saya meminta agar Kementerian Pariwisata dapat membangun komunikasi yang lebih erat dengan Kementerian Perhubungan khususnya terkait persoalan harga tiket pesawat. Meskipun Pulau Jawa tidak termasuk dalam destinasi prioritas, infrastruktur yang ada seperti kereta api, bandara internasional, dan jalan tol sudah sangat memadai. Sayang sekali jika potensi ini tidak dimanfaatkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan asing maupun lokal,” ujar Novita, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Ia juga menyoroti Jalur Lintas Selatan (JLS), yang merupakan salah satu program prioritas Presiden sebelumnya, Joko Widodo. JLS merupakan jalur strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut.
“JLS menjadi salah satu program yang mampu membuka akses ke destinasi wisata unggulan. Sentuhan dari Kementerian Pariwisata sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi ini, termasuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Menurut Legislator Dapil Jawa Timur VII itu, klasifikasi dan kebijakan khusus untuk setiap provinsi perlu dilakukan. Meski Pulau Jawa bukan bagian dari destinasi prioritas, daerah-daerah seperti Trenggalek memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.
“Tolong klasifikasikan provinsi-provinsi yang memiliki potensi besar tetapi membutuhkan dorongan dari pemerintah pusat. Sentuhan kebijakan ini akan membantu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kunjungan wisatawan asing maupun lokal,” tegas Novita.
Ia berharap sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan dapat menciptakan kebijakan yang inklusif dan efektif, sehingga pengembangan pariwisata di Pulau Jawa, khususnya di JLS, dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.