Komisi II DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atas besarnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 17 kabupaten/kota pada 2024. Besarnya anggaran ini dinilai mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada, terutama karena wilayah Sultra didominasi daerah kepulauan.
“Kami melihat bahwa Penjabat (Pj) Gubernur sangat rinci dan detail dalam menyampaikan alokasi anggaran yang cukup besar, bahkan melebihi daerah lain. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—terhadap pelaksanaan Pilkada. Selain itu, persiapan lainnya seperti distribusi logistik, pengecekan TPS, hingga pengiriman logistik ke daerah terpencil juga sudah dipersiapkan dengan baik,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra usai pertemuan dengan jajaran pelaksana Pilkada di Kantor Gubernur Provinsi Sultra, Kendari, Rabu (6/11/2024).
Dalam paparannya, Pj Gubernur Sultra menyebutkan bahwa total anggaran penyelenggaraan Pilkada di provinsi tersebut mencapai Rp1,3 triliun, dengan rincian anggaran hibah sebesar Rp233 miliar. Selain itu, Bahtra, mengungkapkan bahwa hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan masukan untuk penyusunan undang-undang Pemilu di masa depan, terutama dalam menyempurnakan regulasi yang mengatur Pilkada, kendala teknis, serta pelanggaran netralitas ASN.
“Tujuan utama kami datang ke sini adalah untuk memantau perkembangan dan menampung masukan yang akan kami sampaikan dalam proses legislasi mendatang. UU Pemilu harus terus disempurnakan untuk menanggulangi kendala yang sering muncul, khususnya dalam penindakan. Harapannya, masukan-masukan ini dapat membantu menjawab harapan masyarakat Indonesia,” kata Bahtra.
Terkait netralitas ASN, Bahtra menjelaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam UU ASN, di mana setiap tingkatan ASN memiliki prosedur penindakan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ia juga berharap agar ASN, terutama para pejabat yang berstatus Penjabat (Pj), tetap mematuhi UU ASN.
“Kita tahu bahwa ASN, TNI, dan Polri terikat oleh UU ASN, dengan pembina yang sesuai tingkatannya. Misalnya, camat atau lurah berada di bawah pembinaan bupati atau wali kota, sementara pejabat pelaksana tugas di kabupaten/kota akan diawasi oleh gubernur. Kami berharap para ASN menyadari pentingnya netralitas, terutama mereka yang menjabat sebagai kepala dinas,” ungkap Bahtra.
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang pertama kali diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memantau seluruh tahapan Pilkada serentak agar berjalan lancar dan tidak mencoreng pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kami juga menerima beberapa laporan terkait potensi konflik dalam Pilkada. Harapan kami, Pilkada ini menjadi contoh yang baik, bukan malah mencederai pemerintahan Presiden Prabowo,” tutupnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPR RI. Ia menilai kunjungan ini sebagai kehormatan dan motivasi bagi Pemprov Sultra untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 dengan sebaik-baiknya.
Diketahui, Provinsi Sultra memiliki 4.611 TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.876.792 orang. Mengingat Sultra adalah wilayah kepulauan, beberapa daerah terpencil, termasuk di 16 kabupaten/kota, 59 kecamatan, 168 kelurahan/desa, dan 251 TPS, akan memerlukan upaya distribusi logistik yang lebih intensif. Secara keseluruhan, terdapat 62 pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2024.