Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sumail Abdullah, mengungkapkan bahwa kunjungan ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) kali ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah daerah, serta kelompok profesional.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung masukan terkait penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2025. Harapannya, kunjungan ini dapat meminimalkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan regulasi yang akan kami bentuk,” ujarnya di sela-sela mengikuti rapat dengan Pj Gubernur dan jajaran pemerintah serta masyarakat di Kantor Pemprov Jatim, Surabaya, Rabu (6/11/2024).
Sumail menjelaskan bahwa salah satu tujuan kunjungan ini adalah agar regulasi yang disusun oleh Baleg dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa undang-undang yang kami bentuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di daerah seperti Jawa Timur. Dengan demikian, kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang diambil dapat diminimalkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, isu kemandirian pangan menjadi salah satu topik utama yang dibahas. Sumail menyoroti pentingnya perlindungan terhadap komoditas strategis, terutama tembakau, yang merupakan salah satu hasil utama Jawa Timur.
“Jawa Timur adalah penghasil tembakau terbesar dengan kontribusi sekitar 125 triliun rupiah untuk negara, namun yang kembali ke daerah hanya sekitar 2,5 hingga 3 triliun rupiah. Ini tentu saja menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan petani di Jawa Timur,” ujarnya.
Senada dengan Sumail, Anggota Baleg lainnya, Reni Astuti, menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari upaya untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Prolegnas Prioritas 2025.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termasuk terkait isu pangan, pendidikan, dan tembakau yang telah disampaikan. Semua masukan ini akan kami tindaklanjuti dalam rumusan kebijakan yang lebih lengkap,” ujar Reni.
Reni juga menambahkan bahwa hasil dari kunjungan ini akan dijadikan bahan kajian dalam penyusunan undang-undang yang lebih komprehensif.
“Kami berharap undang-undang yang dihasilkan nanti dapat memberikan solusi tidak hanya bagi Jawa Timur, tetapi juga untuk kepentingan nasional, sehingga kesenjangan yang ada dapat semakin berkurang,”