Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya sempat bertemu dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terkait program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 yang tengah disusun. Baleg DPR RI meminta pemerintah untuk mendeskripsikan tujuan yang krusial untuk lima tahun ke depan.
“Kami kebetulan kemarin sudah ketemu juga dengan Menkum secara informal, waktu Pak Menkum datang ke acara di Komisi XIII karena beliau mantan pimpinan di Baleg mampir ke tempat kami, pimpinan waktu itu,” kata Doli kepada medpolindo.com, di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Doli merinci, permintaan Baleg kepada pemerintah terkait dengan tujuan bangsa selama lima tahun ke depan. Ia menyinggung terkait Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Indonesia negara swasembada pangan, pemberantasan korupsi, maupun lainnya.
“Kami diskusi, nah saya waktu itu bilang bisa nggak pemerintah itu memberikan deskripsi tentang Indonesia ini mau dibuat seperti apa 2029 menguat isu kuatnya apa saja. Misalnya ya, yang sekarang ke depan itu kan pemerintah Pak Prabowo Gibran ini kan ingin Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
“Kemudian pemberantasan korupsi, kemudian adalah hilirisasi, kemudian misalnya ingin membuat manusia Indonesia cerdas dengan makan bergizi, apalagi misalnya kemandirian energi, lima inilah. Kita nggak tahu lagi, itu yang kita minta sama pemerintah,” tambahnya.
Ia berharap, dengan adanya daftar tersebut, DPR bisa memberikan regulasi yang menunjang visi Presiden Prabowo tersebut. Ia ingin undang-undang nantinya dibuat berdasarkan kebutuhan bukan keinginan.
“Kalau belum regulasi apa yang kita buat, kalau misalnya sudah ada tapi tidak relevan, harus kita up to date. Kalau sudah up to date UU apa yang kemudian harus ditiadakan. Nah jadi memang berdasarkan kebutuhan Indonesia 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Kalau keinginan semuanya juga pingin ada ini, ada itu, segala macam,” kata Doli.
Ia menyebut Menkum Supratman menyambut positif tentang itu. Ia mengungkapkan bahwa DPR RI dengan pemerintah akan berdiskusi lagi secara formal ke depannya.
“Nah ini yang kemarin hasil diskusi kita dan Alhamdulillah Pak Menkum waktu itu apa memberikan respons positif. Rencananya mungkin tanggal 10 ke atas akan dicari,” ujar Doli.
“Waktu kita akan minta perwakilan pemerintah melalui Pak Menkum apakah, Pak. Menkum-nya sendiri yang datang karena pada penetapan Prolegnas antara pemerintah DPR, wakil pemerintah biasanya memang Menkum,” imbuhnya.