Ketua Umum Pimpinan Pusat Jaringan Nasional Aktivis 98 (JARNAS ’98) Sangap Surbakti menyerukan kepada seluruh aktivis pergerakan dan aktivis prodemokrasi waspada terhadap gerakan sabotase Pemilu 2024.
“JARNAS ’98 menyerukan seluruh aktivis Indonesia baik itu yang bernaung dalam jaringan JARNAS ’98 untuk mewaspadai gerakan-gerakan sabotase Pemilu 2024.(Jarnas) 98,” kata Sangap dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Februari 2024.
Lebih lanjut aktivis Forkot itu mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengawasi secara intensif proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari level terbawah hingga paling atas.
Ajakan ini, kata Sangap, diserukan untuk memastikan penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan transparan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
“Ada indikasi terstruktur dan masif yang dilakukan Partai Politik tertentu untuk mendelegitimasi hasil pemilu karena tak sesuai kehendak mereka. Langkah ini konyol. Kita harus dukung kerja-kerja penyelenggara,” kata Sangap.
Upaya ini dilakukan untuk membuat Indonesia chaos, agar penilaian dunia dan masyarakat Indonesia melihat bahwa Pemerintahan Jokowi dianggap zalim.
Lebih jauh, Dosen Fakultas Hukum UKI menyampaikan, Partai Politik yang saat ini sedang mendelegitimasi hasil pemilu bukan partai baru. Dia sudah eksis lama. Mereka pertama kali berusaha mendelegitimasi hasil pemilu kala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keuar sebagai pemenang Pilpres 2004.
“Sampai pemerintahan SBY berjalan, mereka terus bekerja mendelegitimasi hasil Pipres dengan menyuarakan, SBY neolib. Tapi ketika mereka berkuasa, malah mendukung sosok yang secara terang benderang pemikirannya neolib. Hal-hal seperti ini tak baik untuk jalannya demokrasi,” tutur dia.
Sangap yakin rakyat tak terpengaruh propaganda yang secara berkelindan disuarakan Partai Politik tersebut. Pasalnya, rakyat jengah dengah pola-pola yang dilakukan Partai tersebut. Terlebih, ketika rakyat kesulitan akibat Covid, mereka malah mengambil hak rakyat kecil.
“Jangan karena kalah dalam Pemilu, apa saja dituduh curang, itu tidak elok kelihatan. Kalau memang Partainya hebat dan saksinya kuat, seharusnya dalam 2×24 jam hasil real count itu sudah diketahui. Itu menandakan Partai Politik tersebut lemah dalam manajemen kepartaian,” tutur Sangap.
Banyak Aktivis 98 yang menjadi konsultan politik dalam pilkada-pilkada saja mampu menerapkan sistem penghitungan real count dalam waktu singkat, bahkan 3 jam setelah penghitungan semua dokumen C1 sudah di terima dan dihitung dan diketahui hasilnya.
Sangap Surbakti menjelaskan lebih lanjut, harusnya Partai Politik seluruh Indonesia untuk membenahi manajemen Partai Politiknya, terkadang Partai yang sering ikut pemilu saja tidak ada saksi di TPS.
“Akhirnya ketika hasilnya tidak sesuai harapan menuduh curang. Ini tidak baik bagi demokrasi, karena demokrasi yang sehat modern membutuhkan manajemen Partai Politik modern juga,” kata dia.
“Apalagi Partai Politik yang suka menuduh curang dalam Pemilu 2024, sudah Partainya berbau feodalisme, dimana anak cucu pengurus Partai lebih di utamakan daripada aktivis pergerakan dan aktivis prodemokrasi,” pungkas Sangap.