Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป Susun Skala Prioritas, Kemenhub Harus Tuntaskan Proyek Strategis Nasional di 2024
    DPR

    Susun Skala Prioritas, Kemenhub Harus Tuntaskan Proyek Strategis Nasional di 2024

    redaksiBy redaksi3 September 202302 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo akan segera berakhir pada tahun 2024 mendatang. Menyoroti hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menuntaskan berbagai Proyek Strategis Nasional di tahun anggaran 2023/2024 ini. Ia menyarankan Kemenhub menyusun skala prioritas.

    “Yang menjadi harapan kami dalam pembahasan tahun 2024 nanti adalah anggaran Rp38,4 triliun ini saya minta kepada Kementerian Perhubungan seluruh jajarannya mulai daripada Dirjen Laut, Udara, Kereta Api, Darat semua harus memisahkan yang mana masih berlanjut proyeknya dan mana yang sudah harus berhenti pada tahun 2024,” ujarnya kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

    Lebih lanjut, Kemenhub juga diminta untuk bisa menentukan proyek mana yang perlu segera dituntaskan dan mana yang bisa ditunda dengan anggaran yang dimiliki pada tahun ini. “Kita akan mengevaluasi apa yang belum selesai dan di tahun 2024 (untuk) segera diselesaikan kalau itu memang harus selesai. Maka fokus anggaran tahun 2024 adalah menyelesaikan program-program yang dikerjakan secara multiyear,” jelasnya.

    Politisi Fraksi Partai Golkar ini, secara umum juga mengapresiasi kinerja Kemenhub pada tahun 2022. “Secara umum kami mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 dan InsyaAllah akan kita tuangkan dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022,” imbuhnya.

    Diketahui, Kemenhub mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Sementara itu, pagu anggaran Kemenhub pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp38,4 triliun.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Fikri Faqih Ingatkan Naturalisasi Tak Boleh Hambat Pembinaan Pemain Lokal

    22 Juni 2026

    Lestari Moerdijat: Karimunjawa Warisan Alam yang Harus Dijaga Bersama

    22 Juni 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Sari Yuliati: Kepercayaan Publik Harus Dijaga lewat Reformasi dan Akuntabilitas Polri

    27 Juni 20262

    Fikri Faqih Ingatkan Naturalisasi Tak Boleh Hambat Pembinaan Pemain Lokal

    22 Juni 20260

    Lestari Moerdijat: Karimunjawa Warisan Alam yang Harus Dijaga Bersama

    22 Juni 20260

    bdullah: Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung Harus Dikenakan Pasal Berlapis

    22 Juni 20261

    Jangan Hanya Geledah Kantor, KPK Harus Periksa Seluruh Pejabat Imigrasi Ngurah Rai Bali

    21 Juni 20261
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?