Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป DPR Minta PLN Buat Skema Besaran Kapasitas Penggunaan EBT
    DPR

    DPR Minta PLN Buat Skema Besaran Kapasitas Penggunaan EBT

    redaksiBy redaksi25 Mei 202303 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon mengatakan, banyaknya masyarakat yang kini mulai memahami energi baru terbarukan (EBT) mengharuskan Pemerintah, dalam hal ini PLN untuk membuat mekanisme yang jelas terhadap penggunaan besaran kapasitas bagi industri dan perumahan, agar PLN dapat terus memenuhi kebutuhan tersebut.

    Hal ini disampaikan Maryadi usai melakukan pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, Bandung, Kamis, 25 Mei 2023.

    “Jadi, yang paling betul adalah kapasitas dari industri atau kapasitas dari rumah itu memasang jangan melebihi dari kapasitas, jadi mereka di bawah kapasitas yang dibutuhkan, sehingga produksi dari PLN pun bisa diserap sebagian di industri atau rumah tangga itu sendiri, itu yang harus sekarang cepat dijalankan, supaya di dalam greed ini juga listrik kita juga jadi listrik bersih, dan keberadaan tenaga listrik energi baru terbarukan juga di masyarakat juga semakin banyak,” kata Doni.

    Doni menambahkan, selama ini aturan ekspor import terhadap energi baru terbarukan juga belum ada kejelasannya, meskipun semula PLN memiliki concern terhadap ekspor import energi baru terbarukan ini, namun sampai hari ini PLN tidak dapat memproduksi baterai sendiri.

    “Jelas memang tadinya, PLN ada concern buat ekspor import, jadi hasil dari PLTS ini kalau tidak diserap oleh rumah akan masuk ke jaringan PLN dan itu nanti akan diperhitungkan oleh PLN, ini sebetulnya yang tidak akan berjalan karena pada hari ini PLN sendiri tidak mungkin akan jadi baterai,” ujarnya.

    Doni juga mengingatkan, bahwa arahan Presiden Joko Widodo adalah pada tahun 2035-2060 Indonesia sudah harus facing out dari batu bara. Oleh karenanya, diharapkan perlahan Indonesia dapat transfer dari energi fosil ke energi baru terbarukan.

    Sementara terkait dengan kinerja PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat berdasarkan paparannya terhadap rasio elektrifikasi Jawa Barat, Sukabumi merupakan daerah yang memiliki nilai rasio cukup jauh yaitu sekitar 99.99.

    Menurut Doni, hal ini perlu dipelajari kenapa bisa terjadi, mengingat di Sukabumi juga memiliki pembangkit, hal ini yang perlu dicari tahu apakah disebabkan oleh jaringan atau sistem yang ada.

    Namun, secara keseluruhan kinerja PLN UID Jawa Barat dinilai cukup bagus, hanya saja mereka perlu lebih cepat masuk ke daerah-daerah terpencil agar segera mendapatkan aliran listrik.

    “Aliran listrik di desa yang belum sampai kemudian ada swasta yang membuat ini juga memiliki harus dibikin suatu aturan yang jelas, karena jangan sampai akhirnya masyarakat juga terbebani terlalu berat, either ini juga diatur dengan peraturan yang jelas berapa mereka boleh jualannya atau  cepat pemerintah masuk ke dalam daerah itu untuk listrik di daerah itu,” tutupnya.

    dpr
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Timwas Haji DPR: Antisipasi Krisis Tenda dan Makanan Akibat Dibatalkannya Tanazul

    6 Juni 2025

    Pembahasan RUU KUHAP Ditunda, Fokus Perkuat Partisipasi Publik dan Jamin Keterbukaan

    17 April 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Daging Berkualitas Harga Terjangkau Kini Tersedia Untuk Mitra Gojek

    13 Januari 20260

    Puan Singgung Mitigasi Bencana dan Pemberlakuan KUHP Baru

    13 Januari 20260

    Legislator: Pertumbuhan Ekonomi Tak Boleh Korbankan Lingkungan

    7 Januari 20260

    Legislator Minta Penyaluran Bantuan Korban Banjir Tepat Sasaran

    7 Januari 20260

    Kerusakan Infrastruktur dan Sektor Pertanian Harus Jadi Prioritas Utama Pemulihan Nasional

    6 Januari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?