Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berharap pertemuan BKSAP DPR RI dengan Tuan Sheikh Hamid Al Ahmar dan Liga Parlemen Untuk Al-Quds (The League of Parliamentarians for Al-Quds) dapat membuat langkah-langkah konkrit yang mewakili komitmen kuat. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung perlindungan, khususnya kompleks Masjid Al-Aqsa dan melanjutkan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.
“Kita semua setuju bahwa organisasi kita harus mengambil peran utama dalam masalah ini. Pasalnya, organisasi tersebut secara khusus berfokus pada Al-Quds termasuk kompleks Al-Aqsa. Oleh karena itu, kita harus sedikit lebih maju dari lembaga parlemen mana pun dalam menanggapi masalah ini,” ujar Fadli dalam keterangan resmi yang diterima medpolindo.com, Rabu (12/4/2023).
Sejalan dengan itu, Fadli mengusulkan kepada The League of Parliamentarians for Al-Quds beberapa langkah konkrit. Pertama, yaitu memobilisasi anggota Parlemen dari seluruh dunia untuk mengutuk keras serangan Israel ke kompleks Al-Aqsa baik dalam kata-kata maupun tindakan. Kedua, Liga dapat memulai petisi yang ditandatangani secara virtual atau pernyataan bersama dari anggota Parlemen global yang mengutuk dan menolak keras serangan Israel. Petisi atau pernyataan bersama tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada IPU dan PBB.
Langkah berikutnya, tutur Fadli, kepada The League of Parliamentarians for Al-Quds dapat memulai untuk mengundang anggota Parlemen global untuk menjadi bagian dari pawai global melawan kebrutalan Israel. Tempat dan waktunya akan ditentukan sesuai dengan kemungkinan dan kelayakan. Acara tersebut juga dapat diadakan bersamaan dengan konferensi tahunan liga.
Penting bagi The League of Parliamentarians for Al-Quds, sambung Fadli, untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya membawa Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas pelanggarannya di kompleks Al-Aqsa dan pembatasannya terhadap kebebasan beragama rakyat Palestina.
“Liga dan komunitas global harus mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegakkan perjanjian status quo Yerusalem dengan menekankan kebutuhan mendesak untuk memberi Yordania kendali penuh atas situs tersebut. Tidak masuk akal ketika Yordania memiliki kekuatan hukum untuk mengelola dan melindungi Al-Aqsa sementara Israel memiliki kendali penuh di lapangan,” tegas Politisi Partai Gerindra itu.