Wakil Ketua Umum Partai Golongkan Karya (Golkar) Nurul Arifin menegaskan partainya akan mengusung Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024, meski Airlangga tidak masuk dalam kategori kandidat populer berdasarkan hasil survei.
“Pertama saya mengkoreksi mengenai banyak calon presiden (capres) dari Golkar. Calon presiden dari Golkar cuma satu yaitu Airlangga Hartarto. Jadi sesuai dengan keputusan Munas, kita konsisten mengusung Airlangga Hartarto juga kami tidak geming. Saya juga sedikit bingung kalau ada orang yang terpukau dengan popularitas sementara kapabilitas dan kompetensinya tidak dilihat,” kata Nurul.
Nurul mengatakan semestinya rekam jejak yang dipakai sebagai penilaian. Dia menyebut Golkar tidak terpengaruh dengan hasil survei dalam menentukan capres tersebut.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai pandangan Nurul tersebut perlu didukung dengan kondisi pemilih yang rasional. Dibutuhkan kerja keras dalam upaya meningkatkan literasi pemilih agar mampu melihat kapabilitas dan komptensi dari para kandidat.
Menurutnya, pemilih Indonesia bisa dikategorikan menjadi pemilih rasional yang mendasarkan pada visi-misi, program, kinerja, rekan jejak, gagasan, dan catatan baik dari kandidat.
“Pemilih rasional akan meningkat ketika politik gagasan mengemuka. Ketika politik Indonesia sudah mulai mengedepankan adu program, adu gagasan, maka pemilu akan menghadirkan politik ide dan gagasan sehingga pemilih rasional akan lebih menonjol menguat,” tegas Ujang, Senin, 16 Januari 2023.
Tapi kalau selama ini pemilih masih emosional dan dimobilisasi kata dia, maka rasionalitas akan terbelakang. Tidak akan menjadi prioritas.
Sedangkan di sisi lain, ada pula pemilih emosional akan menjatuhkan pilihan berlandaskan kedekatan, kharismatik, ataupun hubungan keluarga.
“Pemilih kita ini anggap bagi 2, pemilih yang rasional, juga pemilih yang emosional. Mudahnya seperti itu,” jelas akademisi Universitas Al Azhar Indonesia itu.
Selain itu, ada pemilih dimobilisasi. Pemilih jenis itu hanya akan peduli pada pemberian. Bagi mereka, janji, visi-misi, gagasan adalah sekedar bohong, bual-bualan saja. Yang dipilih ialah yang memberikan sesuatu.
“Pemilih juga ada, istilah saya, dimobilisasi atau dibeli. Nah, pemilih kita ini masih banyak yang dibeli. Dimobilisasi lalu dibeli,” tegasnya.
Menurut Ujang, mayoritas pemilih yang belum rasional juga menjadi penyebab maraknya politik uang, money politics. Masyarakat Indonesia juga belum memilih berdasarkan visi misi, ide gagasan,dan program, tetapi lebih parah lagi dimobilisasi.
“Karena itulah pemilu kita banyak money politics yang TSM (terstruktur, sistimatus, masif) dan itu terjadi pada setiap pemilu secara terus-menerus. Bahkan 2024 juga akan semakin masif,” katanya.
Pertimbangkan Cawapres
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam mengatakan, adalah sebuah kebanggaan bagi Partai Golkar mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden di Pemilu 2024.
“Golkar memang sudah seharusnya begitu, harus fight mengusung ketum untuk maju capres atau cawapres. Paling tidak itu akan menguatkan kebanggaan kader dan juga internal golkar serta memperbesar coattail effect,” ujar Surokim, Senin (16/1).
Jika bicara tentang elektabilitas, dia pun mengingatkan akan pengalaman dan rekam jejak tokoh yang akan maju di Pilpres 2024.
“Sebagai Menko Perekonomian saya pikir modal Pak Airlangga cukup impresif dan kinerjanya bagus. Saya pikir untuk posisi cawapres, Pak Airlangga masih kompetitif,” sebut pria yang juga merupakan peneliti senior di Surabaya Survey Center (SSC) ini.
Golkar sendiri merupakan partai ketiga terbesar di Indonesia. Suaranya cukup besar untuk mendukung Ketum mereka maju sebagai Capres. Namun memang kata dia, perlu dipertimbangkan posisi Cawapres.
“Jika melihat elektabilitas pak Airlangga memang tidak cukup kompetitif untuk capres, jadi mungkin ikhtiarnya bisa di geser untuk bersaing di posisi cawapres,” jelas Surokim.