Wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai tanggapan beragam. Merespons usulan yang sebelumnya dilontarkan oleh Ketua DPD RI, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai bahwa gagasan tersebut terlalu optimistis dan belum tepat untuk diimplementasikan. “Menurut saya, wacana ini terlalu overestimate. Pemanfaatan dana zakat untuk program MBG belum saatnya diterapkan, terlebih pihak Istana juga telah secara tegas menolak wacana ini,” ujar Abdul Fikri Faqih dalam wawancara dengan medpolindo.com usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa…
Penulis: redaksi
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman menyoroti substansi yang dibahas dalam Rapat (Pleno) Baleg DPR RI terkait Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam kesempatan itu, Ia menilai RUU ini seharusnya hadir untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk membuat masalah baru. “Padahal maksud kita bikin undang-undang ini untuk menguji masalah bukan membuat masalah, kecuali kita memang sepakat memang itu maksudnya supaya masalah itu semakin banyak muncul,” ungkap Benny di Gedung Nusantara I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2024) Benny melanjutkan bahwa salah satu bagian yang menarik perhatiannya…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat pleno yang digelar pada Senin malam (20/1/2025) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. RUU ini direncanakan akan dibawa ke rapat paripurna untuk tahapan pembahasan selanjutnya. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa RUU Minerba perlu diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami berharap penyusunan ini dapat dilanjutkan dengan kajian mendalam dan partisipasi publik untuk penyempurnaan,” ujarnya. Wakil Ketua Baleg DPR…
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar agenda sosialisasi diplomasi parlemen di Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Senin (17/1/2025). Mengusung tema soal ‘Penguatan Diplomasi Parlemen untuk Pariwisata Berkualitas’, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan pentingnya pariwisata yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Indonesia, termasuk Bali. Tidak hanya itu saja, dirinya menekankan peran diplomasi parlemen untuk membantu mempromosikan, bertukar pandangan, mendorong kerja sama, membuka jembatan kolaborasi dan mengusulkan resolusi. “Melalui kegiatan ini kita duduk bersama untuk berdiskusi dan mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan asosiasi, dan mudah-mudahan dapat menghasilkan output terbaik untuk kemajuan Bali dan Indonesia,” ungkap Mardani melalui…
Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Yordania, Sudqi Al Omoush, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa diskusi mencakup berbagai isu bilateral, mulai dari nasib pekerja migran Indonesia di Yordania hingga pandangan terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina. “Anggota Komisi I DPR banyak menanyakan tentang hubungan bilateral, khususnya terkait pekerja migran Indonesia di Yordania, termasuk akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum. Duta Besar Sudqi Al Omoush menjelaskan bahwa hukum perburuhan di Yordania memberikan perlakuan yang setara, baik…
Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Anggaran ini diperkirakan tidak cukup hingga akhir tahun. Atas kondisi itu, muncul skema pendanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk program MBG menggunakan berbagai sumber dana. Beberapa sumber dana yang dimaksud adalah APBN dan Dana Desa. Selain itu, muncul usulan dari Ketua DPD Sultan Bachtiar Najmudin, agar MBG juga memanfaatkan iuran zakat. Tentu usulan ini memancing banyak pro-kontra. Ada yang bilang, jika menggunakan zakat maka esensi gratis tak tercapai. Sementara ada yang setuju, dengan catatan…
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, berkomitmen menjalankan asas keterbukaan dan transparansi selama pembahasan revisi UU Pemilu sebagai bentuk konsekuensi adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas kandidasi presiden atau presidential threshold. Sebab, menurutnya, asas keterbukaan dan transparansi, merupakan salah satu unsur partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan tiap undang-undang. MK dalam pertimbangan hukumnya meminta DPR dan pemerintah untuk menjalankan tugas konstitusional agar penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tak kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi. “Kami ini lembaga yang diberikan tugas oleh konstitusi, DPR dan pemerintah. Percayakan kepada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik…
Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan Pemerintah agar dalam menyediakan rumah murah dan gratis, memperhatikan keseimbangan antara dimensi kesehatan lingkungan dan sosial. Hal itu sejalan dengan salah satu 17 program prioritas (quick win) di man program prioritas ke-6 dinyatakan, ‘Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan’. Bahkan, Pemerintah juga sudah mencanangkan pada tahun pertama akan dibangun tiga juta rumah untuk rakyat miskin, yaitu satu juta di perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta di pesisir. Karena itu, di tengah upaya menyediakan rumah sebanyak-banyaknya, Gobel mengingatkan agar dari awal dipikirkan kualitas dan daya…
Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyoroti adanya kasus keracunan massal yang dialami 50 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis, 16 Januari 2025. Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alifudin menekankan bahwa salah satu faktor utama yang perlu dievaluasi adalah sistem pengawasan dan kontrol akan kualitas (quality control) dalam penyediaan makanan untuk program MBG. Dalam setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi pangan, termasuk MBG, sangat penting adanya kontrol kualitas yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan. “Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai…
Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa meskipun gencatan senjata sudah ditandatangani dan akan berlaku mulai 19 Januari 2025, tidak berarti memaafkan kejahataan kemanusiaan Israel terhadap Palestina, khususnya warga Gaza. Sebab, tegasnya, kejahatan kemanusiaan Israel tersebut merupakan Keputusan dari lembaga International Court of Justice (ICJ) maupun surat penangkapan yang dikeluarkan oleh International Criminal Court (ICC). Karenanya, pria yang akrab disapa HNW ini, meminta Pemerintah, khususnya Kemlu, untuk memperhatikan hal itu. Terlebih, Pemerintah juga perlu pro-aktif bersama PBB dan negara-negara mediator konflik, seperti Qatar, Mesir dan Amerika Serikat untuk memastikan gencatan senjata di Gaza, Palestina dapat ditaati bersama dan tidak…