Salah satu keengganan kaum mileniall bertani adalah nilai tukar petani yang masih rendah dibandingkan yang mereka dapatkan dari dunia kerjanya. Nilai tukar petani naik itu jadi keniscayaan untuk mengajaknya terjun ke pertanian modern. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung usai mengikuti pertemuan dengan otoritas Bank Indonesia (BI) di Medan, Sumatera Utara dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik, Kamis (20/2/2025). BI punya program petani milenial yang mengajak kaum muda milenial terjun ke dunia pertanian. Bahkan, Kementerian Pertanian pun punya jargon Brigade Pangan yang isinya pertanian modern untuk kaum milenial. “Kenapa anak-anak muda ini cenderung tidak kembali jadi petani walaupun…
Penulis: redaksi
Deputi Bidang Administrasi sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Setjen DPR RI, Sumariyandono, mengungkapkan bahwa redesain website DPR RI bertujuan memberikan dukungan yang lebih optimal bagi DPR RI. Perubahan ini didasarkan pada evaluasi performa situs dpr.go.id melalui survei yang dilakukan Pustekinfo. “Sebenarnya, redesain website DPR RI ini telah diluncurkan secara teknis pada 14 Februari lalu. Pertanyaannya, mengapa redesain ini diperlukan? Sejatinya, jauh sebelumnya, Pustekinfo telah melakukan survei untuk mengevaluasi performa dpr.go.id. Ini dilakukan agar sistem IT DPR RI berlandaskan prinsip technology and science-based solutions,” ujar Dono, sapaan akrab Sumariyandono, dalam peluncuran website baru DPR RI di Command…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyoroti kenaikan harga bahan pokok yang terjadi menjelang Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (21/2/2025), Fauzi menekankan perlunya langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. “Fenomena kenaikan harga menjelang Ramadan ini terjadi hampir setiap tahun akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan bahan pokok. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret seperti operasi pasar, pasar murah, serta perbaikan rantai pasok agar harga tetap terkendali,” ujar Fauzi Amro saat membuka pertemuan. Berdasarkan data yang dihimpun…
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti berbagai pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) yang baru, khususnya terkait tunjangan kinerja (Tukin), program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta alokasi dana beasiswa pendidikan. Ledia menekankan bahwa persoalan Tukin harus dicermati secara mendetail agar tidak menimbulkan polemik baru. “Ketika kita bicara soal Tukin memang harus disisir satu per satu. Serba salah, karena kalau kita mau bayarkan misalnya dengan skema tertentu, ada yang tidak terbayarkan dan itu akan menimbulkan kericuhan lagi,” ujar Ledia, di UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (20/02/2025). Ia menyebutkan…
Anggota Komisi VI DPR RI, Doni Akbar, menilai penggunaan precise-interlock brick yang dikembangkan PT Semen Indonesia (SIG) dapat menjadi solusi inovatif dalam konstruksi, terutama di daerah rawan gempa. Material ini dinilai memiliki daya tahan lebih tinggi dibandingkan bata konvensional seperti bata merah dan bata ringan (hebel). “Precise-interlock brick ini adalah masa depan konstruksi. Bata ini dapat menjadi pengganti bata biasa yang umum digunakan masyarakat. Keunggulannya, lebih presisi, tahan gempa, dan proses pembuatannya relatif lebih cepat,” ujar Doni saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan PT SIG di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (20/2/2025). Legislator Fraksi Partai Golkar…
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam APBN, belum sepenuhnya dikelola secara optimal oleh kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang pendidikan. “Kita melihat bahwa alokasi anggaran pembiayaan pendidikan kita masih belum maksimal untuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun di bawah Kementerian Agama,” ujar Ledia, di UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (20/2/2025). Ia menjelaskan, berdasarkan amanat konstitusi, anggaran pendidikan harus dialokasikan sebesar 20% dari APBN. Namun, realisasinya masih menyebar ke berbagai kementerian dan lembaga lain yang tidak memiliki tupoksi utama di bidang pendidikan. “Komisi…
Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta pelayanan publik. Dana yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Keistimewaan serta Dana Insentif Fiskal yang dialokasikan dalam APBN diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima pada saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur provinsi DIY, Rabu (19/2/2025). Di hadapan jajaran pemerintah provinsi DIY Aria Bima mengatakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan Dana TKD provinsi DIY dilakukan…
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Obon Tabroni, menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan buruh dalam penyerapan aspirasi bersama Serikat Pekerja di kawasan industri Cikarang. Isu utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut meliputi pengupahan, perlindungan dan pesangon bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta keselamatan dan kesehatan kerja. “Tadi banyak aspirasi yang masuk. Jika disimpulkan, yang pertama terkait pengupahan, yang kedua mengenai perlindungan dan pesangon PHK, dan yang tak kalah penting adalah keselamatan serta kesehatan para pekerja,” ujar Obon saat diwawancarai medpolindo.com seusai kunjungan kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/2/2025). Obon menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut harus…
Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti berbagai permasalahan ketenagakerjaan dalam sesi penyerapan aspirasi bersama serikat pekerja di Cikarang. Ia menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dalam meninjau regulasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja, terutama terkait pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Tentu saja nanti kita akan coba melakukan kajian, karena kemarin juga kita di Komisi IX telah menyelenggarakan RDP bersama unsur Kementerian Ketenagakerjaan RI, DJSN, jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Kita meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji regulasi yang berdampak pada kesejahteraan pekerja,” ujar Netty seusai melakukan kunjungan kerja…
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meresmikan peluncuran desain baru dari website www.dpr.go.id di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa peluncuran website tersebut merupakan upaya Setjen DPR RI untuk terus memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi yang ada di DPR. “Re-design website ini adalah upaya kita memperkuat apa yang disebut dengan parlemen modern. Masyarakat sebagai pemilik daripada republik ini harus dengan mudah dan baik melihat hal-hal (informasi) yang perlu mereka ketahui tentang DPR,” ujarnya kepada medpolindo.com, Jumat (21/2/2025). Meski demikian, ia mengakui bahwa website tersebut masih perlu penyempurnaan agar nantinya dapat menjawab harapan-harapan publik. Terlebih,…