Badan Keahlian (BK) DPR RI bersama Komisi III DPR RI konsisten melangkah maju menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Sebagai bagian dari rangkaian proses legislasi yang inklusif, BK DPR RI menggelar konsultasi publik dengan melibatkan 632 partisipan, termasuk 8 (delapan) pakar hukum terkemuka. Konsultasi publik ini merupakan forum yang diupayakan oleh Badan Keahlian (BK) DPR RI dan Komisi III DPR RI guna menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation) dalam proses pembentukan hukum nasional. Terlebih, forum ini adalah sebuah bukti bahwa DPR RI berusaha membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan rancangan peraturan perundang-undangan tersusun komprehensif dan…
Penulis: redaksi
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengadakan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan dan mengembangkan kolaborasi di berbagai bidang. “Mereka menyampaikan telah membentuk kerja sama bilateral dan berharap Indonesia juga segera menindaklanjuti agar dialog, kolaborasi, dan pertukaran dapat terjadi. Saya menerima dengan sangat terbuka kedatangannya,” ujar Mardani kepada medpolindo.com. Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah potensi kerja sama di bidang terapi kedokteran nuklir (medical nuclear treatment). Iran, yang dikenal memiliki kemajuan…
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas persoalan pagar laut, khususnya di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Menurutnya, dengan terbitnya izin Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pagar laut Tangerang tersebut, maka hal itu sudah cukup sebagai bentuk ditemukannya pelanggaran-pelanggaran di wilayah laut. “Kita akan panggil dulu Menteri untuk tahu sejauh mana duduk persoalannya. Kalau nanti ditemukan terbit izin HGB, sertifikat keluar, maka (pembahasan) ini kan sudah lintas Komisi. Oleh karena itu kita akan kaji dulu secara mendalam, kalau memang tidak mampu secara official Komisi IV maka kita akan dorong nantinya untuk…
Komisi III DPR RI mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus dugaan salah tangkap di Tasikmalaya. Hal ini menguat dikarenakan kasus tersebut menyangkut seorang anak yang menjadi terdakwa, namun prosesnya tidak sesuai dengan prosedur hukum. Diketahui, kasus ini berawal dari ditangkapnya lima orang pelaku dalam kasus pembacokan yang terjadi di jalan SL Tobing pada (17/11/2024) lalu. Dari kelima pelaku, satu di antaranya adalah berusia dewasa dan empat lainnya masih di bawah umur. Orang tua pelaku merasa tidak terima dengan penangkapan anaknya yang dituduh oleh polisi sebagai pelaku pembacokan. “Keadilan restoratif ini wajib imperatif sifatnya. Karena undang-undang menyatakan sistem peradilan pidana…
Komisi III DPR RI akan segera menyusun dan membahas revisi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada masa sidang kali ini. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan penyusunan draf dan naskah akademik RUU tersebut ditargetkan selesai pada masa sidang ini. Sehingga, pada masa sidang berikutnya akan segera dibahas sebagai RUU Inisiatif DPR. “Kami menargetkan UU KUHAP yang baru bisa berlaku bersama dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. Pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan politik semangat politik hukum…
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara “Pengarahan dan Sosialisasi Pimpinan Setjen DPR RI tentang status kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap dengan acara ini diharapkan para PPPK memahami status kedudukannya yang baru. Hal itu mengingat tugas dan fungsi pegawai PPPK yang pertama kali ada di lingkungan Sekjen DPR RI. “Tahun baru juga menjadi harapan baru bagi para pegawai PPPK dilingkungan Setjen DPR untuk berkontribusi…
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ramai isu mengenai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo S Brodjonegoro yang didemo karena dituding memberhentikan ASN secara mendadak dapat diselesaikan secara transparan. Meski begitu terkait evaluasi posisi Satryo sebagai menteri, ia menilai hal tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto. “Dari DPR itu (yang mengawal) Komisi X. Namun terkait apakah dievaluasi atau tidak, itu (hak) prerogatif Presiden,” kata Puan saat dimintai tanggapan oleh wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Seperti diketahui, ratusan ASN dari Ditjen Dikti Kemdiktisaintek menggelar demo buntut pemecatan pegawai bernama Neni Herlina yang diduga dilakukan…
Memasuki Masa Awal Persidangan DPR RI masa keanggotaan tahun 2024-2029, Ketua DPR RI Puan Maharani merinci sejumlah agenda legislasi DPR yang akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada Prolegnas kali ini, terdapat 41 RUU Prioritas Tahun 2025, dan 6 di antaranya merupakan Rancangan Undang Undang carry over dari DPR RI periode sebelumnya. “Oleh karena itu, pada masa persidangan ini, setiap AKD DPR RI yang terkait sudah harus mulai menjalankan tahapan pembentukan Undang Undang, sehingga dapat memenuhi target Prolegnas tahun 2025 dan memenuhi kebutuhan hukum nasional,” kata Puan dalam pidato Pembukaan masa sidang DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung…
Sosok muda Muhammad Hilman Mufidi resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI Periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2024). Kehadiran Hilman, yang akrab disapa Gus Hilman, menambah suara generasi muda di parlemen. Dalam wawancaranya dengan medpolindo.com, Hilman menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib generasi muda Indonesia, termasuk mengatasi berbagai tantangan baru yang dihadapi oleh anak muda. “Karena kita sendiri masih generasi muda. Umur saya masih muda, jadi kita akan memperjuangkan (nasib) generasi-generasi muda yang ke depannya tentu akan menghadapi masalah-masalah baru. Kita juga memperjuangkan aspirasi teman-teman di dapil dan seluruh Indonesia,” ujar Hilman usai Rapat…
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan krusialnya peran DPR RI untuk mengawasi kinerja pemerintah agar efektif, tepat sasaran, sekaligus bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperhatikan dinamika negara terkini, ia pun menyoroti berbagai permasalahan yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Demikian hal tersebut dirinya sampaikan saat membuka agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). “DPR RI dan pemerintah harus cepat merespons berbagai permasalahan rakyat. Pengawasan terhadap regulasi, kelembagaan, program, dan anggaran harus dijalankan dengan efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Puan. Perlu diketahui, pada masa…