Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friatna, menyatakan penolakan terhadap wacana perguruan tinggi diberikan hak mengelola tambang sebagaimana diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Menurut Mukri, pemberian izin tersebut dapat mencemarkan pemikiran intelektual kampus dalam menyikapi kehidupan berbangsa. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini bertujuan agar sumber daya alam (SDA) Indonesia benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. “Bukan hanya kepada kalangan bisnis, tetapi juga seluruh kalangan, termasuk ormas keagamaan maupun kampus,” ungkap Martin dalam RDPU Baleg…
Penulis: redaksi
Komisi XII DPR RI secara resmi menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng. Dihadiri langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya didampingi Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto itu, pertemuan tersebut membahas berbagai potensi kerjasama antar dua negara di berbagai bidang utamanya di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). “Kita melihat selama ini hubungan antara Singapura dengan Indonesia cukup baik ya, di bidang ekonomi, terutama di bidang investasi dan sebagainya. Dan tentunya dari perkembangan yang sekarang ini kita melihat bahwa bagaimana terkait dengan isu energi baru terbarukan, ini juga menjadi hal yang…
Saat ini, Komisi III DPR RI sedang bekerja untuk menyusun sekaligus memperbaharui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Hal ini sebagai respon terhadap permasalahan mendasar penegakan hukum di Indonesia. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan penyusunan RUU KUHAP merupakan sebuah peluang untuk menutup celah adanya kesenjangan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang kerap sering terjadi dalam proses peradilan pidana. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka agenda konsultasi publik dengan tema ‘Urgensi dan Pokok-Pokok Pembaharuan Hukum Acara Pidana’ yang digelar secara daring bersama Badan Keahlian (BK) DPR RI di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).…
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menerima kunjungan kehormatan (Courtessy Call) dengan chargé d’affaires (CDA) Polandia, (H.E) Maciej Tumulec. Pertemuan kedua negara membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Polandia, khususnya di bidang pendidikan, perdagangan, dan kebijakan luar negeri. “Kedutaan Polandia datang untuk pertama kali ingin memperkuat hubungan, kebetulan tahun ini sejak awal Januari Polandia menjadi presiden Uni Eropa. Beliau ingin menyampaikan 70 tahun hubungan diplomatik kita demikian bagus meski memang cukup lama dalam pertukaran Menteri belum terjadi lagi. Polandia ingin segera memperkuat hubungan dengan luar negeri Indonesia karena Polandia juga termasuk di negara Eropa Timur yang paling maju seperti…
Komisi IV DPR RI bersama Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Hutan Mangrove PIK 2 Tropical Coastland. Kunjungan ini bertujuan meninjau pembangunan serta progres Program Strategis Nasional (PSN), termasuk usulan pemerintah untuk mengubah fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti rencana perubahan status konservasi hutan mangrove tersebut. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat setempat, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. “Terkait hutan mangrove, yang tadi direncanakan untuk diturunkan statusnya, jika hal ini terjadi, akan mempersulit masyarakat setempat.…
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera melakukan kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dengan Duta Besar Rumania (H.E) Dan Adrian Balanescu. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kerja sama di berbagai sektor menjelang peringatan ke-75 tahun kerja sama kedua negara yang akan dirayakan pada 18 Februari 2025. mendatang. Beberapa isu strategis yang dibahas berupa penguatan hubungan pendidikan, perdagangan, serta energi baru yang dikembangkan oleh Rumania. “Rumania ini punya banyak inisiatif untuk bikin pusat studi di UI. Mereka juga mengelilingi ke Bali, Jakarta, Bojonegoro untuk membuat Folk War Festival mereka,” ujarnya kepada medpolindo.com usai pertemuan di Gedung Nusantara III,…
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengungkapkan banyak PJ Kepala Daerah yang dalam satu bulan sebelum diselenggarakannya Pemilu melakukan mutasi ASN besar-besaran. Padahal dalam aturannya hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebab, menurutnya, hal itu dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan PP nomor 6 Tahun 2005. Di Pasal 132 A disebutkan bahwa Para PJ dengan berbagai situasi dilarang melakukan mutasi pegawai, dilarang membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dan seterusnya. “Setahu saya Kepala Daerah yang definitif saja dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum hari pelaksanaan Pemilu. Tapi…
Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi mendesak pemerintah daerah agar tidak ragu mengalokasikan anggaran daerah (APBD) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, investasi pada gizi anak-anak merupakan langkah penting untuk mencetak generasi emas Indonesia di tahun 2045. “Kalau memang Republik ini, kita ini serius untuk mencetak generasi emas di tahun 2045, seharusnya kita tidak perlu ragu untuk menggunakan APBD,” ujar Kahfi dalam keterangan rilisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (22/01/2025). Ia menekankan pentingnya mengarahkan anggaran besar daerah untuk mendukung kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Kahfi pun mengingatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi seharusnya mampu memberikan kontribusi…
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, mengaku heran nelayan disebut membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten. Sebab, berdasarkan perhitungannya, membangun pagar laut butuh biaya yang besar mencapai miliaran rupiah. “Ini biayanya mahal, sudah dihitung-hitung ada yang itung katanya 12 berapa miliar gitu ya,” kata Titiek dalam keterangannya kepada media, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Politikus Fraksi Partai Gerindra ini pun bertanya-tanya bagaimana nelayan dapat memiliki uang sebanyak itu untuk membangun pagar laut. “Ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk menyejahterakan kehidupan para nelayan, kok…
Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, memimpin pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan Duta Besar Bosnia-Herzegovina untuk Indonesia, Armin Limo, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan parlemen kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun. “Saya sangat berharap pertemuan ini mengarah pada kolaborasi yang lebih kuat antara Indonesia dan Bosnia-Herzegovina, mengingat kedua negara memiliki sejarah dan nilai-nilai yang serupa serta hubungan yang telah terjalin lama,” ujar Mardani dalam pembukaan agenda tersebut. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Bosnia-Herzegovina didasarkan pada kedekatan sejarah dan nilai-nilai demokrasi yang sama, menjadi fondasi kokoh…